Penulis: redaksi

Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan Komite I DPD RI menyetujui 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Persetujuan itu diputuskan pada pembahasan tingkat pertama. Payung hukum itu kemudian akan dibawa ke pembahasan tingkat selanjutnya dalam rapat paripurna guna disahkan menjadi undang-undang. “Telah selesai kita bahas bersama dan dapat disetujui menjadi draf final rancangan undang-undang hasil pembicaraan tingkat pertama di Komisi II DPR RI, yang selanjutnya akan diproses pada pembicaraan tingkat kedua untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR RI yang akan datang. Apakah kita setujui?” kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dalam memimpin rapat di Kompleks Parlemen,…

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan RUU KUHAP tidak boleh melemahkan pemberantasan korupsi. Sehingga pihaknya akan terus menyerap aspirasi dari semua pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Tentu saja kami tidak ingin RUU KUHAP melemahkan pemberantasan korupsi, kamiakan mengalokasikan waktu Raker/RDPU dengan KPK dan Aktivis Anti Korupsi untuk membahas masukan terkait RUU KUHAP,” kata Habiburokhman, dalam keterangan persnya, Rabu, 23 Juli 2025. “Agenda tersebut akan dilaksanakanpada masa persidangan mendatang, sebelum dilanjutkannya kerja tim perumus dan tim sinkronisasi,” imbuhnya. Pihaknya juga menjelaskan sejumlah terkait dengan penyusunan RUU KUHAP. Pertama, ia menegaskan KUHAP tidak menghilangkan sifat lex specialis UU Tipikor & UU KPK. Menurutnya, RUU…

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyebut ada sepuluh masalah utama dalam sistem pendidikan nasional yang harus diatasi melalui Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang tengah dibahas bersama pemerintah dan pemangku kepentingan. Ini disampaikan Hetifah dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema ‘Memaksimalkan Poin Penting Undang-Undang (UU) Tentang Sistem Pendidikan Nasional Untuk Pendidikan Yang Merata’. Menurut dia, diskusi terkait RUU Sisdiknas berlangsung intensif, seiring antusiasme anggota terhadap draf naskah akademik yang baru disampaikan ke komisi pendidikan DPR RI. Hetifah menyatakam payung hukum ini merupakan hasil dari serangkaian dialog panjang dengan publik, termasuk kunjungan ke berbagai daerah. “Dan…

Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Dasco menyampaikan selamat atas Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang ke-27. PKB diharap terus berjuang bersama membangun Indonesia. “Mewakili pribadi dan keluarga besar Partai Gerindra, saya mengucapkan selamat hari lahir (Harlah) yang ke-27 tahun Partai Kebangkitan Bangsa,” kata Dasco dalam keterangannya, Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025. Dia juga menyatakan bahwa Partai Gerindra dan PKB akan terus bekerja sama untuk membangun Indonesia dan mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Kedua partai, kata dia, akan berusaha untuk menjadikan Indonesia adil, makmur, dan sejahtera. “Ke depan kita akan terus bersama untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa dan…

Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak pemerintah untuk segera merevisi kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras agar lebih berkeadilan bagi seluruh pihak, mulai dari petani, pedagang, hingga konsumen. Pasalnya, harga gabah di tingkat petani kini telah menembus angka Rp7.000 per kilogram, jauh di atas asumsi dasar perumusan HET yang berlaku saat ini. Sehingga pihaknya mendesak untuk segera disesuaikan. Terlrbih, harga beras premium rata-rata sudah mencapai Rp16.602 per kilogram, dan beras medium menyentuh Rp14.317 per kilogram. Padahal, HET yang berlaku saat ini masih Rp14.900 untuk beras premium dan Rp12.500 untuk beras medium. “Jika tidak segera disesuaikan, kebijakan HET ini justru bisa merugikan petani…

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf menilai keputusan merayakan HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia di Jakarta sudah tepat. Perayaan hari kemerdekaan Tanah Air di Jakarta dinilai menghemat anggaran. “Kalau menurut saya enggak ada masalah, kenapa? Kita bayangkan efisiensi, ribuan orang harus diterbangkan ke sana di tengah anggaran yang saat ini kita lagi tahu kondisinya, menurut saya itu tidak akan efisien,” kata Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 21 Juli 2025. Menurutnya, jika perayaan HUT RI digelar di luar Jakarta akan membutuhkan lebih banyak anggaran. Selain itu, perayaan kemerdekaan seharusnya digelar di Ibu Kota Negara. Sebab, apabila perayaan kemerdekaan digelar di…

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengaku prihatin dengan maraknya fenomena “joki” atau penggunaan jasa orang lain di kalangan pelajar atau mahasiswa, untuk mengerjakan tugas akademik. Menurutnya, praktik joki tersebut merupakan bentuk kebohongan terhadap diri sendiri yang secara langsung dapat menggerus kualitas sumber daya manusia (SDM) dan membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia anjlok. “Sudah bukan masanya lagi kita hanya mengejar formalitas ijazah, yang penting punya gelar S1 lalu dipamerkan. Saya kira itu sudah membohongi diri sendiri,” kata Fikri, dalam keterangan persnya, Senin, 21 Juli 2025. Ia pun mengatakan, di tengah era kecerdasan buatan (AI) dan disrupsi teknologi, ijazah tanpa penguasaan substansi dan…

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal (Kang Cucun) memandang baik pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan yang berlangsung sebelum Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu, 20 Juli 2025, itu bahkan dinilai mendorong kondusifitas bangsa. “Jadi pertemuan-pertemuan tokoh bangsa itu sangat diperlukan untuk mendorong bagaimana kondusifitas, kemudian juga kemajuan perekonomian di republik ini,” kata Kang Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 21 Juli 2025. Dia mengingatkan bila negara-negara di dunia saat ini tengah menghadapi situasi sulit akibat berbagai tantangan global. “Negara-negara lain sekarang lagi menghadapi kesulitan yang…

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyampaikan progres Indonesia terkait implementasi 21 resolusi AIPA yang terdiri dari berbagai bidang, yakni politik, sosial, ekonomi, perempuan, dan kepemudaan. Hal itu disampaikan saat menghadiri ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus ke-16 yang diselenggarakan oleh Majlis Nasional Kerajaan Kamboja. Dalam Resolusi Penguatan Perdamaian dan Stabilitas Kawasan, ia mengatakan dalam pembukaan UUD 1945, Indonesia telah diamanatkan untuk turut serta menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. “Dalam hal ini Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Zona Bebas Nuklir di Kawasan Asia Tenggara melalui UU Nomor 9 Tahun 1997, serta meratifikasi Perjanjian…

Anggota Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina, menekankan pentingnya menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang harmonis dan berkelanjutan melalui sinergi antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah. Menurutnya, produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja tidak dapat dicapai tanpa keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan. Sehingga ia menilai bahwa relasi tripartit antara perusahaan, pekerja, dan negara harus dibangun atas dasar kesetaraan hak, rasa saling percaya, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. “Bukan hanya tenaganya yang diminta, tapi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja juga harus dijamin. Itu sudah diatur undang-undang dan harus dijalankan dengan konsisten,” kata Arzeti, dalam keterangan persnya, dikutip Minggu, 20 Juli 2025. Selain itu, pihaknya menyampaikan pemerintah memiliki peran strategis…