Penulis: redaksi

Anggota Komisi VIII DPR RI, Mohd Iqbal Romzi, mengatakan kelayakan fasilitas sekolah rakyat perlu sejalan dengan kualitas peserta didik yang dihasilkan. Sehingga penguatan sumber daya manusia (SDM), pendidikan akademik, moral, serta keterampilan harus dilakukan secara seimbang. “Pendidikan yang bermutu sangat kita harapkan untuk kemajuan bangsa dan negara dan basisnya dimulai dari sekolah-sekolah seperti sekolah rakyat sentra terpadu kartini temanggung,” kata Iqbal, dalam keterangan persnya, Sabtu, 26 Juli 2025. Ia pun menekankan pentingnya peran negara dalam menghadirkan keadilan sosial melalui pendidikan yang bermutu untuk kalangan tidak mampu. Iqbal menilai, hadirnya Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat bawah.”Sekolah ini harus menjadi model.…

Anggota Komisi VI DPR RI Ida Fauziyah menegaskan pentingnya peran aktif Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya. Ini disampaikan Ida dalam kunjungan kerja Komisi VI ke provinsi yang baru dimekarkan tersebut, bersama beberapa mitra kerja di antaranya Kementerian Perdagangan, serta sejumlah perusahaan negara seperti PT Telkom, PLN, dan BRI pada pada Jumat, 25 Juli 2025. “Papua Barat Daya adalah daerah yang kita semua tahu sangat kaya sumber daya alam. Harapannya, kekayaan ini bisa berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun faktanya, menurut data BPS, tingkat kemiskinan di Papua Barat Daya masih berada di atas…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan potensi gangguan melemahnya stabilitas kawasan ASEAN buntut konflik antara Thailand dengan Kamboja dalam beberapa waktu belakangan. “Yang lebih saya khawatirkan lebih pada potensi gangguan terhadap stabilitas kawasan ASEAN,” kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 26 Juli 2025. Jika konflik antara Thailand-Kamboja membesar, kata dia, tak menutup kemungkinan bisa memunculkan potensi kerentanan dengan hadirnya pengungsi atau perdagangan senjata melalui wilayah negara ketiga. Menurut dia, hal itu sebagai dampak tidak langsung atas konflik Thailand-Kamboja terhadap Indonesia yang tidak berbatasan langsung dengan kedua negara tersebut. “Indonesia karena tidak berbatasan langsung dengan kedua negara tidak akan mendapatkan…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah terkait adanya transfer data Warga Negara Indonesia (WNI) ke Amerika Serikat (AS) dalam kesepakatan negosiasi penurunan tarif ekspor sebesar 19 persen. Menurutnya, tim negosiator Indonesia jangan sampai menyetujui skema transfer data lintas batas tanpa adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai. “Terutama karena AS belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi (UU PDP) di tingkat federal yang seperti GDPR di Eropa, yang ada hanya UU PDP di beberapa negara bagian AS,” kata Sukamta, dalam keterangan persnya, dikutip Jumat, 25 Juli 2025. Mekanisme transfer data, lanjutnya, harus tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)…

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya ketegangan dalam konflik di wilayah perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Ia pun mengajak seluruh pihak untuk saling menahan diri, menghentikan kekerasan, dan mengedepankan solusi damai melalui jalur diplomasi. “Indonesia percaya, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan lewat dialog. Satu langkah damai bisa menyelamatkan ribuan nyawa,” kata Mardani, dalam keterangan persnya, dikutip Jumat, 25 Juli 2025. Pihaknya juga menegaskan bahwa semangat ASEAN sebagai komunitas yang menjunjung tinggi perdamaian, stabilitas, dan kerja sama regional harus terus dijaga, dan ia yakin tantangan sebesar apapun dapat diatasi melalui komunikasi terbuka dan saling pengertian.…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, menanggapi soal kerja sama pengelolaan data Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Amerika Serikat (AS). Menuritnya, kerja sama tersebut harus sesuai dengan undang-undang (UU) yang ada. “Yang harus diingat bahwa kita juga memiliki undang-undang perlindungan data pribadi, jadi kesepakatan apapun yang dibuat dengan negara manapun, ya harus sesuai dengan undang-undang yang kita miliki,” kata Dave, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2025. Meski demikian, pihaknya mengaku mengetahui secara detail kesepakatan yang diumumkan oleh Gedung Putih mengenai penyimpanan data pribadi. Namun, ia menegaskan, UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) harus dijalankan dan diterapkan. “Jadi kita masih…

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk benar-benar memberikan perlindungan data pribadi (PDP) Warga Negara Indonesia (WNI) atas kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor. Dia menekankan Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). “Tentu saja pemerintah harus bisa melindungi terkait dengan data pribadi yang ada bagi Warga Negara Indonesia, yang mana kita sudah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2024. Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait perlindungan yang diberikan terhadap jenis…

Komisi II DPR RI menggelar rapat bersama pimpinan DPR RI dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Rapat membahas dua isu menyangkut perubahan status Bandar Udara Internasional Nusantara hingga pembangunan perumahan. “Dua isu saja tadi,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2025. Dede mengamini dalam rapat tersebut dibahas rencana Bandar Udara Internasional Nusantara di IKN yang selama ini berstatus Very Very Important Person (VVIP) untuk diubah menjadi bandara umum. “Kalau VVIP kan dipakainya belum tentu sebulan sekali. Kalau bandara umum, itu bisa dipakai oleh siapa saja. Jadi, saat ini kan kita bandara umum kan masih ke Balikpapan,…

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pihaknya akan meninjau wacaba mempertimbangkan alih status Bandar Udara Internasional Nusantara di Ibu Kota Nusantara (IKN) dari Very Very Important Person (VVIP) menjadi bandara umum. “Rencananya pada waktu yang akan ditentukan, waktu yang terdekat, pimpinan DPR bersama anggota DPR yang terkait dengan IKN akan melakukan peninjauan untuk memutuskan apakah kemudian bandara tersebut layak untuk diganti statusnya dari hanya digunakan oleh VIP menjadi bandara umum,” kata Puan setelah menghadiri Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 24 Juli 2025. Dia menyebut usulan perubahan status Bandar Udara Internasional Nusantara menjadi bandara umum dibahas dalam rapat antara pimpinan DPR RI bersama Komisi II DPR RI dan Kepala…

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta perwira remaja TNI hingga Polri yang baru dilantik agar adaptif terhadap perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Termasuk, memahami tantangan geopolitik yang dinamis. Menurut dia, era digital dan disrupsi teknologi membawa tantangan baru. Sehingga, keunggulan tempur dan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan fisik, tetapi juga oleh kecerdasan dalam mengelola informasi. “Selain itu juga penting penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan, serta kecepatan dalam merespons ancaman siber, disinformasi, kejahatan transnasional, hingga perang kognitif,” kata Puan usai menghadiri acara pelantikan Perwira TNI/Polri tahun 2025 yang digelar di pelataran Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025. Sebanyak 2.000 Calon…