Penulis: redaksi

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menyoroti implementasi Program Desa Binaan yang digagas Direktorat Jenderal Imigrasi untuk memperkuat edukasi keimigrasian hingga ke tingkat desa. Ia pun menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi program tersebut. “Kita dorong partisipasi kolaboratif. Stakeholder daerah perlu dilibatkan secara aktif, bergandengan tangan, sehingga keterbatasan anggaran dan SDM dapat diatasi bersama,” kata Willy, dalam keterangan persnya, dikutip Kamis, 26 Februari 2026. Karena menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar tujuan utama program pencegahan TPPO, perlindungan PMI, serta penguatan pengawasan keimigrasian dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pihaknya mendukung penguatan dan perluasan Program Desa Binaan…

Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung menekankan perlunya kebijakan pemulihan ekonomi yang tegas, cepat, dan tepat sasaran bagi wilayah terdampak bencana. Martin mengingatkan agar pendataan dampak bencana hingga Maret harus dilakukan secara presisi dan fokus pada wilayah paling parah (the hardest hit). Apalagi, di lokasi tertentu kerusakan tidak hanya pada rumah, tetapi juga ladang, toko, dan lanskap yang berubah total. “Untuk kondisi seperti itu, restrukturisasi atau grace period tidak cukup. Kasus tertentu harus langsung write-off atau penghapusbukuan,” kata Martin di tengah kunjungan kerja reses ke Kota Medan, Sumatra Utara (Sumut) pada Senin, 23 Februari 2026. Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, menilai terdakwa anak buah kapal (ABK) Fandi Ramadhan dalam kasus penyelundupan sabu 2 ton di Batam, Kepulauan Riau, tak pantas dituntut hukuman mati. “Kalau yang di Batam, saya melihat secara kasat mata tidak pantas dituntut hukuman mati,” kata Habiburokhman, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 26 Februari 2026. Sebagai pengawas dan pembuat undang-undang, pihaknya berharap pelaksanaan UU yang dibuat di DPR. Terlebih pembahasan pasal hukuman mati berjalan cukup alot, karena komisi III DPR menginginkan hukum yang lebih humanis. “Tetapi disampaikan pada pembicaraan waktu itu, ada situasi-situasi tertentu yang memang masih memerlukan hukuman mati yang amat sangat terbatas,” ungkapnya. “Karena itu perlu…

Anggota Komisi I DPR RI Oleh Soleh menegaskan keamanan dan keselamatan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini tinggal di Meksiko harus menjadi prioritas utama pemerintah. Khususnya, 45 WNI yang saat ini tinggal di Jalisco. Demikian diaampaikan Soleh merespon situasi mencekam di Jalisco, Meksiko, imbas tewasnya bos kartel narkoba Cartel de Jalisco Nueva Generation (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes atau dikenal dengan julukan ‘El Mencho’, dalam baku tembak dengan militer pada Minggu, 22 Februari 2026. “Kondisi yang berkembang di Jalisco sangat mengkhawatirkan. Negara harus hadir memastikan seluruh WNI dalam keadaan aman. Keselamatan mereka adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” kata Oleh…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, menyoroti gejolak yang terjadi di Meksiko setelah tewasnya bos kartel narkoba, El Mencho, yang memicu kerusuhan dan kekerasan dari kelompok kriminal di seluruh negeri. Menurutnya, situasi mencekam yang terjadi di Meksiko sangat memprihatinkan dan telah menjadi perhatian DPR RI, terutama terkait dengan keberadaan warga negara Indonesia (WNI) di sana. “Kami memantau melalui media, baik media online atau media sosial dan juga media elektronik akan perkembangan yang terus bergejolak di sana,” kata Dave, dalam keterangan persnya, dikutip Rabu, 25 Februari 2026. “Dan sekarang yang paling pemerintah harus lakukan di saat-saat ini adalah mendata apakah ada VNI kita yang…

Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty mendesak agar program stimulus transportasi laut pada masa angkutan Lebaran 2026 tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Kebijakan tiket gratis kapal harus menjangkau warga kepulauan timur Indonesia. Dia meminta pemerintah memastikan masyarakat di kawasan timur Indonesia mendapatkan akses setara terhadap fasilitas mudik gratis dan diskon tiket kapal. Menurutnya, kebijakan yang ada saat ini belum sepenuhnya menyentuh warga di wilayah kepulauan seperti Maluku dan Papua. “Jangan sampai program tiket gratis dan diskon ini hanya ke arah Jawa saja. Masyarakat di Maluku, Papua, dan wilayah timur lainnya juga butuh perhatian yang sama. Kami menuntut perluasan kuota mudik…

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai langkah Polri yang memecat anggota Brimob Polda Maluku, Bripda MA, pelaku penganiayaan siswa MTs inisial AT (14) di Kota Tual, hingga tewas sudah tepat. “Saya menilai langkah pemecatan ini sudah tepat,” kata Sahroni kepada wartawan, Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026. Selain menjaga muruah institusi, Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini memandang jika pemecetan tersebut mempermudah lembaga penegak hukum memproses hukuman pidana Bripda MA. “Selain menjaga muruah konstitusi, juga agar proses hukum bisa dijalankan dengan lebih cepat dan transparan tanpa embel-embel apa pun, dan saya harap segera diproses secepatnya,” katanya. Sahroni menyatakan bila pimpinan…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyambut baik sikap tegas Polri yang memecat anggota Brimob Polda Maluku, Bripda MS, usai terbukti menganiaya remaja di Tual berinisial AT (14) hingga tewas. “Kami apresiasi sikap tegas Mabes Polri tersebut. Oknum seperti itu harus dipecat karena menjadi duri dalam daging atau beban institusi,” kata Habiburokhman saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026. Habiburokhman mengatakan jika Polri saat ini sedang melakukan reformasi maksimal. Untuk itu, dia menilai bila tindakan Bripda MS sangat fatal dan mencoreng upaya Polri dalam berbenah. “Di saat institusi Polri melakukan reformasi maksimal dia malah melakukan kesalahan sangat fatal,” kata Habiburokhman. Di samping…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan ketentuan transfer data pribadi lintas negara antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sebagai timbal balik dari perjanjian tarif resiprokal, harus diimbangi dengan kedaulatan digital dan perlindungan data. Pasalnya, hal itu berimplikasi langsung terhadap tata kelola data pribadi warga negara Indonesia, terutama dalam konteks ekonomi digital, layanan cloud, platform digital, fintech, kesehatan digital, dan e-commerce. “Transfer data lintas negara merupakan keniscayaan dari ekonomi digital modern. Namun, kemudahan arus data harus diimbangi dengan penguatan kedaulatan digital dan pelindungan hak warga negara,” kata Sukamta, dalam keterangan persnya, dikutip Selasa, 24 Februari 2026. “Pelindungan hak individu adalah kewajiban negara. Kebijakan…

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al Habsyi meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada penangkapan anak buah kapal (ABK) dalam kasus penyelundupan 2 ton narkoba menggunakan Kapal Sea Dragon. Aparat harus memburu aktor intelektual (intellectual dader) yang berada di balik jaringan besar tersebut. Menurut dia, penangkapan ABK, Fandi Ramadhan, bukan berarti perkara selesai. Sebab, Fandi Ramadhan tentu bukan pemilik Kapal Sea Dragon. “Tidak mungkin pula dia memiliki kemampuan finansial untuk membeli atau mengendalikan 2 ton narkoba. Dengan menangkap dan memidanakan Fandi, bukan berarti perkara ini selesai,” kata Habib Aboe dalam keterangannya, Senin, 23 Februari 2026. Legislator dari Fraksi PKS…