- ABK Fadil Ramadhan Tak Divonis Hukuman Mati, Habibirokhman Bersyukur
- Ekonomi Tumbuh 6,76%, Batam Sukses Lampaui Pertumbuhan Ekonomi Nasional
- Status Siaga 1 TNI Bukti Negara Siap Lindungi Masyarakat
- Gobel: Sistem Ketahanan Energi Perlu Diperkuat
- Penegakan Hukum Tak Boleh Bergantung pada Kasus Viral
- PT TASPEN Sukses Cairkan THR Pensiun 2026 Hingga 97 Persen Penerima
- RUU PPRT Akan Mewajibkan Penyalur ART Punya Legitimasi
- Abdul Fikri Minta Pemerintah Utamakan Penyediaan Ekosistem Riset Bagi Penerima LPDP
Penulis: redaksi
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bersyukur bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kepulauan Riau, tidak menjatuhkan vonis mati terhadap anak buah kapal (ABK) Sea Dragon Terawa Fandi Ramadhan atas kasus penyelundupan dua ton sabu. Dia menilai hakim sudah memahami bahwa hukuman mati bukanlah hukuman pokok, tetapi alternatif terakhir berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Fandi dinilai tak pantas mendapatkan hukuman mati karena disebut tidak mengetahui soal penyelundupan itu. “Majelis hakim juga mempedomani paradigma dalam KUHP baru yang mengedepankan keadilan substantif dan rehabilitatif,” kata Habiburokhman di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026. Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini pun menghormati…
Perekonomian Kota Batam menunjukkan kinerja yang semakin solid sepanjang tahun 2025. Tanpa bergantung pada sektor minyak dan gas, Batam berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,76 persen (year-on-year), menjadikannya yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau sekaligus melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 tercatat 5,88 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional berada pada angka 5,11 persen. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Batam yang juga Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, Batam terus memperkuat perannya sebagai lokomotif…
Anggota Komisi I DPR RI Okta Kumala Dewi menyebut kesiapsiagaan yang dilakukan TNI melalui Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 merupakan langkah wajar dan diperlukan di tengah kondisi geopolitik global yang memburuk. Khsusnya, eskalasi konflik di Timur Tengah. Menurut Okta, situasi dunia saat ini, terutama di kawasan Timur Tengah berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas. Kondisi tersebut menuntut adanya kewaspadaan dari negara dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman, termasuk dalam dimensi keamanan dan pertahanan. “Dalam kondisi dunia yang sedang memburuk, khususnya konflik di Timur Tengah dan perang yang melibatkan Iran-Amerika Serikat-Israel yang dampaknya dapat meluas, perlu ada kewaspadaan dalam mengantisipasi segala kemungkinan potensi dampak…
Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Gobel, menyoroti pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil lahadalia, yang menyebut stok BBM (bahan bakar minyak) dalam negeri hanya untuk 21 hari. Menurutnya hal itu menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat sistem ketahanan energi nasional ke depan. Termasuk mengambil berbagai langkah strategis lainnya untuk menyiasati kondisi yang ada. “Yang paling penting, menurut saya adalah pemerintah, termasuk PLN dan Pertamina, harus mengambil langkah strategis,” kata Gobel, dalam keterangan persnya, dikutip Minggu, 8 Maret 2026. “Ini menjadi pengalaman penting bagi kita untuk melihat apa yang masih kurang dan apa pekerjaan rumah yang harus segera kita selesaikan,”…
Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai fenomena ‘no viral no justice’ dalam berbagai kasus hukum menjadi tanda adanya persoalan mendasar dalam sistem penegakan hukum nasional. Dia menilai fenomena ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap proses hukum yang dianggap sering bergerak lambat. Penegakan hukum bahkan terkesan baru berjalan setelah sebuah kasus mendapat tekanan opini publik dan viral di media sosial. Padahal, kata Bamsoet, pembaruan hukum di Indonesia harus menciptakan rasa keadilan masyarakat yang berakar pada konstitusi, nilai-nilai lokal, dan mampu menjawab tantangan zaman. “Fenomena ‘no viral no justice’ merupakan kritik sosial yang sangat keras terhadap sistem hukum kita. Ketika masyarakat merasa…
PT TASPEN (Persero) mencatat rekor baru dalam pelayanan kepada pensiunan. Pada 2026, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) berhasil disalurkan lebih cepat dari ketentuan pemerintah, dengan 97 persen penerima dari 3,2 juta pensiunan telah berhasildisalurkan. Percepatan ini didukung oleh transformasi digital layanan TASPEN, yang memangkas proses administrasi dari 3 hari menjadi hanya 1 hari. Untuk memastikan pelayanan berjalan optimal, Komisaris Utama TASPEN, Fary Djemy Francis, melakukan inspeksi langsung ke TASPEN Kantor Cabang Medan dan Kantor Pos Medan sebagai mitra bayar. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan proses pencairan berjalan lancar sekaligus mendengar secara langsung pengalaman para pensiunan dalam menerima manfaat. Langkah ini merupakan…
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) akan mewajibkan penyalur asisten rumah tangga (ART) untuk memiliki legitimasi demi memperkuat kelembagaan. Bob menyebut penyalur itu harus berbadan hukum dan tercatat secara resmi, walaupun lembaga penyalur itu awalnya berbentuk yayasan. Pada intinya, kata dia, upaya tersebut merupakan semangat demi memperkuat perlindungan ART. “Tentunya profesionalismenya ada berbentuk hukum, itulah itu intinya seperti itu,” kata Bob usai rapat dengar aspirasi soal RUU PPRT di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026. Menurut dia, jika berbicara perlindungan penguatan harus dilakukan terhadap setiap unsur yang terkait dengan ART,…
Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, meminta pemerintah untum mengutamakan penyediaan ekosistem riset yang memadai di dalam negeri bagi penerima beasiswa LPDP. Hal itu ia sampaikan merespons polemik diaspora yang enggan kembali ke tanah air karena minimnya fasilitas pendukung keahlian mereka di Indonesia. Sehingga pemerintah perlu mengevaluasi skema pengabdian penerima beasiswa LPDP. “Jangan sampai kita hanya menuntut mereka pulang, tapi di sini mereka justru ‘mati’ secara keilmuan karena laboratorium tidak ada dan ekosistem risetnya tidak mendukung. Kita harus menyediakan ‘rumah’ yang layak bagi mereka untuk berkarya,” kata Fikri, dalam keterangan persnya, dikutip Rabu, 4 Maret 2026. Menurutnya, tanpa sarana prasarana yang mumpuni, talenta terbaik…
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan persetujuan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 sudah sudah lama disepakati. Legislatif tinggal mengawasi pelaksanaan agar tidak ada penyimpangan. Ini disampaikan Habiburokhman merespons adanya anggota DPR RI yang mempersoalkan anggaran MBG. Dia kembali menekankan bila anggaran untuk MBG telah disepakat seluruh fraksi di DPR RI bersama pemerintah secara bulat. “Sebagaimana yang tertuang dalam APBN. Seluruh fraksi bulat,” kata Habiburokhman di Jakarta, Rabu, 4 Maret 2026. Menurut dia, nilai seorang politisi berada pada keberpihakan terhadap rakyat kecil serta konsistensi. Jangan sampai, kata dia, sikap dan ucapan timbul karena nafsu cari panggung. Secara faktual, Legislator dari Fraksi Partai…
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun berharap perang antara Amerika Serikat dan Israel va Iran tidak mengganggu stabilitas mata uang rupiah. Apalagi, dunia saat ini tengah memasuki momen Ramadan dan jelang Idul Fitri. “Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu,” kata Misbakhun dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 2 Maret 2026. Misbakhun juga meminta pemerintah segera menyiapkan kebijakan yang konkret guna meredam potensi tekanan ekonomi nasional. Terutama pada momentum Ramadan dan Idul Fitri 2026. Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu berpandangan eskalasi perang antara Israel-AS dengan Iran yang melibatkan negara-negara kunci dalam rantai pasok energi global berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan…
