Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti gaya hidup yang kurang sehat masyarakat di pelosok tanah air.
Netty mengungkapkan perlunya upaya promotif dan preventif dari Pemerintah Daerah (Pemda) dalam membangun perilaku hidup sehat bagi masyarakat di Indonesia.
Ia juga ingin mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa 75% indeks kesehatan masyarakat itu terbangun dari perilaku hidup bersih dan sehat.
Hal ini disampaikan Netty usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI dengan Bupati Manggarai Barat dan jajarannya serta didampingi perwakilan mitra kerja dari di Aula Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat petang (17/2/2023) yang dikutip pada Minggu (19/2/2023).
“Nah perlu upaya preventif dan promotif di titik hulu kalau kita kaitkan dengan kondisi kesehatan masyarakat tidak hanya penyakit menular tapi juga penyakit tidak menular,” urai Netty.
Politisi PKS ini menambahkan bahwa NTT belum lepas dari berbagai masalah kesehatan masyarakat, termasuk di Kabupaten Manggarai Barat dimana angka kematian ibu, kematian bayi, kematian balita masih cukup tinggi serta desa dengan sanitasi yang masih sangat kurang. Hal tersebut dapat memicu merebaknya penyakit malaria, Demam Berdarah Dengue (DBD) dan beberapa penyakit lainnya yang diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat.
“Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) besar ya bagi perjalanan masa depan bangsa kita khususnya di NTT dan juga Manggarai Barat. Oleh karena itu selain kita membincangkan bagaimana perbaikan kebijakan dan juga pemenuhan fasilitas kesehatan di titik hilir maka upaya di titik hulu diperkuat karena kita melihat bagaimana praktek masyarakat kita yang ‘medical average‘ begitu ya yang kemudian mengobati dengan cara-cara yang tidak ilmiah tidak standar begitu,” tandas Netty.
Legislator Dapil Jawa Barat VIII ini menilai sampai hari ini masih sering terjadi keluarga-keluarga yang masuk kategori pra sejahtera masih banyak yang tidak membawa anggota keluarganya berobat ke fasilitas kesehatan tapi ke tempat-tempat yang lain. Ini menggambarkan betapa edukasi diseminasi informasi dan perubahan perilaku harus terus dilakukan.
Adapun kata Netty, memang program dan kegiatan ini tampak kurang populis, jadi kalau siapapun yang mengkampanyekan tidak terlalu direspon.
Tapi ini harus dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan gizi, memeriksakan ibu hamil pada fasilitas Kesehatan, melahirkan pada bidan atau tenaga kesehatan ini menjadi penting.
“Saya berharap mudah-mudahan hari ini kita memperkuat kearifan lokal lewat revitalisasi posyandu kemudian sentra kegiatan masyarakat lainnya. Di BKKBN ada bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lingkungan dan sebagainya termasuk remaja kita harapkan bahwa anak-anak remaja kita tidak terjebak pada pergaulan bebas yang berakibat pada kehamilan tidak diinginkan,” sebut Netty.
“Hal itu semuanya menjadi rentetan yang luar biasa sehingga sangat betul ketika menyebutkan bahwa keberhasilan kita di titik hulu ini akan mempengaruhi produktivitas di titik hilir termasuk masa depan masa kita yang tentu saja kita harapkan berdaya saing dan tidak diisi oleh tenaga kerja asing yang seharusnya kita kelola dengan kemampuan kita sendiri,” imbuhnya lagi.
Dilain pihak, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengharapkan dukungan Komisi IX DPR RI terkait peningkatan sarana fasilitas kesehatan RSUD Komodo. “Kami berterimakasih sejak Labuan Bajo ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dari hari ke hari selalu didandani, ini tentu tidak terlepas dari intervensi pemerintah pusat melalui Komisi IX DPR RI,” ujarnya.
Endi menambahkan begitu banyak hal yang senantiasa kami butuh dukungan dari komisi IX DPR RI. Kebutuhan yang dimaksud seperti, tenaga kerja terampil. Pihaknya telah mengeluarkan Perbup mewajibkan minimal 70% seluruh industri yang di Labuan Bajo ini wajib menyerap tenaga kerja lokal.
Permintaan tenaga kerja yang diminta oleh para pelaku industri dari waktu ke waktu terus meningkat. Ini menjadi tugas Pemkab dan mudah-mudahan mendapat support dari komisi IX soal bagaimana menciptakan skill para pekerja lokal.
“Biarkanlah warga lokal di sini pada saatnya menjadi subjek di tengah kemajuan sektor industri pariwisata yang ada di Kabupaten ini,” tutupnya.
