Bulog di Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta untuk bersiap menghadapi masa panen.
Hal itu diungkapkan Anggota DPR RI Komisi IV I Made Urip saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses di Lombok, Provinsi NTB.
“Paling tidak (Bulog) membeli gabah hasil dari petani kita. Sehingga, harga gabah itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja itu tidak di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP),” kata I Made kepada wartawan usai mengikuti Kunker Reses Komisi IV DPR RI ke NTB, Jumat (17/2/2023).
Politisi PDI-Perjuangan itu jug berharap sirkulasi beras yang ada di Lombok NTB bisa berjalan dengan baik.
“Kita sudah meninjau tentang Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Bulog, dan juga melihat hamparan sawah di Lombok, ini luar biasa,” ucapnya.
Dalam kunjungannya tersebut, I Made Urip juga bertemu dengan para pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan seperti PT. Newmont Nusa Tenggara dan PT. Sumbawa Timur Mining untuk membahas soal pertambangan.
“Itu para investor sudah melakukan kerja-kerja konkret, terutama berkaitan dengan bagaimana menata ekosistem dan lingkungan, terutama tailing-nya misalnya, kemudian limbahnya, sudah dibidik dengan baik,” katanya.
Sehingga, dia menegaskan sudah adanya kontribusi dari para perusahaan itu yang bagus ke depannya, berkaitan dengan penataan ekosistem dan lingkungan. “Apalagi sudah dilakukan dengan reboisasi, penghijauan kembali di sekitar tambang itu. Terutama penanganan pasca tambangnya. Ini bagus sekali. Jadi, itu yang ingin saya sampaikan,” bebernya.
I Made Urip juga memaparkan soal desa dengan basis budidaya ikan di wilayah NTB, yang menerapkan prinsip one village one product. Pihaknya ingin mendorong pemerintah desa di wilayah tersebut agar dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi warga sekitar.
“Jadi, kita ingin mendorong kepada pemerintah supaya desa-desa yang lain juga mengikuti, kerja-kerja konkret seperti ini. Terutama dengan pengembangan budi daya perikanan ikan nila ini. Jadi, barangkali itu yang ingin saya sampaikan.” pungkasnya.
Seperti yang diketahui, Komisi IV DPR RI sedang melakukan kunjungan kerja di Lombok Nusa Tenggara Barat. Kunjungan kerja tersebut menyangkut sisi sektor primer yang telah menyangkut tentang pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan ini yang memiliki luar biasa.
