Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron, menyoroti kondisi sektor perikanan dan pertanian nasional yang kian tertekan akibat dinamika ekonomi global.
Ia pun mengaku prihatin dan menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan internasional dan efektivitas subsidi yang selama ini digelontorkan pemerintah.
“Kami sadar bahwa persoalan yang dihadapi bangsa ini bukan semata urusan domestik. Dampak global sangat nyata, terutama bagi sektor padat karya seperti pertanian dan perikanan,” kata Herman, dikutip Rabu, 23 April 2025.
Menurutnya, kebijakan tarif impor yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, telah memberikan tekanan signifikan terhadap para pelaku usaha di Indonesia. Pasalnya, AS merupakan salah satu pasar ekspor terbesar Indonesia.
Namun, kata Herman, kebijakan tersebut bukan hanya menjadi tantangan dari sisi ekspor saja, melainkan juga struktur subsidi yang selama ini diandalkan untuk menopang produktivitas dan kesejahteraan petani.
“Kami tengah menelaah subsidi pupuk, yang nilainya tahun ini mencapai Rp44 triliun dengan volume hampir 10 juta ton. Pertanyaannya: apakah ini benar-benar berdampak positif terhadap produktivitas dan kemakmuran rakyat?” tuturnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan menelaah laporan keuangan seluruh lembaga pengguna anggaran negara, termasuk BUMN, BUMD, hingga kabupaten/kota untuk mempertegas posisi strategis lembaga tersebut guna memastikan setiap rupiah uang rakyat dikelola secara akuntabel.
BAKN juga menyatakan siap menjadi mitra dialog dan pengawasan yang aktif, efektif, dan terbuka untuk publik, guna mengusung semangat transparansi dan keterbukaan.
