Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai putusan Universitas Indonesia (UI) agar melakukan pembinaan terhadap sejumlah pihak, termasuk Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadahlia buntut polemik disertasi sudah tepat.
Keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor UI Prof Heri Hermansyah, berdasarkan Rapat Koordinasi empat Organ UI, yakni Dewan Guru Besar, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik Universitas, dan Rektorat sudah dilakukan secara transparan.
“Saya sangat menghargai dan mendukung penuh langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Universitas Indonesia dalam menegakkan integritas akademik secara transparan dan akuntabel. Proses pembinaan yang dilakukan selanjutnya oleh universitas harus dipastikan berlaku secara adil, sesuai dengan standar akademik dan etika perguruan tinggi,” kata Hetifah dalam keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu, 8 Maret 2025.
Menurut Hetifah, Universitas Indonesia, khususnya Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG), perlu memberikan perlindungan hak akademik kepada mahasiswa, melalui bimbingan yang jelas dan adil dalam melakukan perbaikan disertasi.
“Proses perbaikan, harus berbasis pada aturan akademik yang berlaku tanpa intervensi yang merugikan mahasiswa,” katanya.
Hetifah yang lama menjadi pengamat pendidikan ini juga mendorong UI untuk mengevaluasi sistem pengawasan akademik guna mencegah terulangnya kasus serupa.
“Universitas Indonesia perlu meningkatkan kualitas pembimbingan oleh promotor dan ko-promotor, agar standar akademik tetap terjaga,” ucapnya.
Tak hanya itu, Hetifah mendesak agar pihak universitas bisa memastikan proses pembinaan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait berjalan secara objektif serta sesuai dengan prinsip keadilan akademik.
Mekanisme kontrol dalam pengelolaan program studi dan penelitian menurutnya sangat penting untuk menjaga kualitas akademik.
“Kami dari Komisi X DPR RI sangat siap mendorong kebijakan yang memperkuat etika akademik di perguruan tinggi, di antaranya melalui evaluasi regulasi terkait, agar standar akademik pendidikan tinggi di Indonesia semakin baik,” ucapnya.
“Semua perlu dilakukan sebagai dukungan dan pengawasan terhadap langkah-langkah yang diambil UI, sekaligus untuk memastikan perlindungan hak mahasiswa dan kredibilitas akademik tetap terjaga,” timpalnya.
Sebelumnya, Menteri Bahlil berhasil meraih gelar doktor dalam program studi Kajian Strategik dan Global UI dengan predikat Cum laude dalam waktu 1 tahun 8 bulan. Bahlil mengangkat disertasi berjudul ‘Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia’, sesuai dengan bidang yang ditekuni selama beberapa tahun terakhir sebagai menteri.
Bahlil mengikuti program doktoral di Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) UI. Adapun sidang terbuka promosi doktor Bahlil dilakukan pada Rabu, 16 Oktober 2024.
