Ketua Badan Kerja Sama Antar Parkemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, mengatakan pihaknya akan membawa isu pengungsi rohingya ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) agar masalah hak kemanusiaan Rohingya dapat segera diatasi.
“Kita akan mengusulkan kayak semacam komisi ad hoc di AIPA, Parlemen ASEAN agar bab ini bisa sama-sama (dibahas). Dan yang kedua tentu menerapkan kesepakatan five-point consensus,” kata Mardani, dikutip Kamis 6 Maret 2025.
“Itu inisiatif dari Indonesia bagaimana ketika kita jadi ketua ASEAN kita mengusulkan ini dan kita berharap masalah ini selesai. Pengungsi rohingya kembali mendapatkan haknya sebagai warga negara Myanmar yang setara,” imbuhnya.
Ia menegaskan bahwa apa yang dilakukan BKSAP DPR adalah jalur kedua diplomasi (second track diplomacy), karena Pemerintah yang mengambil peran sebagai jalur utama diplomasi (first track diplomacy).
Sehingga, menurutnya, keterlibatan DPR RI untuk menangani persoalan pengungsi Rohingya adalah satu nafas dengan yang dilakukan Pemerintah RI melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
“Bahkan (AIPA) di tahun 2017, di 2023 sudah mengajukan juga, resolusi (penanganan pengungsi Rohingya) diterima. Di 2024 saja kita mengajukan tapi karena kita tidak hadir akhirnya tidak dibahas,” ungkapnya.
Terlebih, posisi Indonesia juga didukung Malaysia dan Filipa, sedangkan Thailand, Kamboja, dan Laos yang memiliki pandangan berbeda. Meski demikian, pihaknya akan terus menaikkan isu tersebut dengan mengikuti ritme pemerintah.
