Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026

BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

16 Agustus 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia
  • DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat
  • BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores
  • Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran
  • BNI Tanam 258.000 Mangrove, Perkuat Konservasi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  • BNI Jelaskan Kronologi Viral Siswa Sakit Datangi Bank untuk Aktivasi Rekening PIP
  • BNI Dukung Fajar/Fikri Jaga Tren Positif di China Open 2026
  • BNI Perkuat Pencegahan Stunting Lewat Program Gizi dan Edukasi Keluarga
Selasa, Agustus 18
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Nasim Khan Minta Kejagung Ungkap Bukti Pertamax Oplosan

Nasim Khan Minta Kejagung Ungkap Bukti Pertamax Oplosan

redaksiBy redaksi1 Maret 2025Updated:3 April 2025 DPR Tidak ada komentar3 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

SinPo.id – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) segera membuktikan adanya dugaan pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi Pertamax oleh PT Pertamina. Pembuktian diperlukan agar isu oplos BBM di PT Pertamina ini tidak semakin liar.

“Bila terjadi itu benar-benar oplosan kan harus dibuktikan dulu, baik pihak kejaksaan, segala aspek hukumnya dikroscek, apa benar terjadi oplosan. Karena kan sampai sekarang belum ada bukti konkret dari oplosan itu kan,” kata Nasim kepada SinPo.id, Jakarta, Sabtu, 1 Maret 2025.

Legislator dari Fraksi PKB itu mengatakan dari hasil kroscek pihaknya tidak ada pengoplosan dalam dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah yang dibongkar Kejagung.

Yang ada, kata Nasim, praktik culas yang dilakukan para tersangka dalam kasus itu melalui sektor manajemen administratif. Misalnya, pembelian dari Ron 20 dihitung menjadi Ron 92.

“Itu yang kami dapat informasinya. Itu pun sudah melanggar karena merugikan uang negara, silakan pihak berwajib memproses hukum karena itu sudah melanggar. Aparat hukum sudah paham,” katanya.

Oleh karena itu, Nasim berharap masyarakat Indonesia agar tidak khawatir apalagi trauma untuk menggunakan produk BBM dari Pertamina. Dia memastikan dari hasil pengecekan sejauh ini, tidak ada pengoplosan BBM seperti isu yang berkembang.

“Sampai pada hari ini sudah dicek beberapa pom bensin Pertamina tidak ada, Pertamax sendiri, Pertalita sendiri, Pertamax Turbo sendiri, jelas jenis-jenisnya semua aman, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN juga sudah menindaklanjuti yang terjadi itu,” ucapnya.

“Kalau kita bangsa Indonesia, cinta Indonesia, kita utamakan produk Indonesia, yaitu Pertamina yang terbaik. Itu yang kita harapkan, kita sarankan kepada masyarakat, untuk tetap mencintai produk Indonesia, dan terus bersama Pertamina,” timpal Nasim.

Kalaupun nantinya ada kerusakan pada kendaraan masyarakat yang menggunakan BBM, Nasim memastikan Komisi VI DPR akan meminta pertanggungjawaban dari pihak Pertamina.

“Pertanggungjawabannya seperti apa itu nanti akan dibicarakan oleh Pertamina, dan apa yang sudah dirugikan dan bagaimana,” kata dia.

Terakhir, Nasim menuturkan Komisi VI DPR akan mengundang pihak Pertamina secepatnya. Semua holding yang berkaitan dengan kasus korupsi pengelolaan minyak mentah itu dipastikan akan dimintai penjelasan dalam rapat nanti.

“Kita Komisi VI disambil kita mempelajari semua ini, kita akan mengundang secepatnya pihak Pertamina, baik dari Patra Niaga, baik dari Kilang Pertamina Indonesia, semua holding kita akan mengundang untuk membahas bersama-sama, kita membahas semua yang terbaik, untuk menginvestigasi apa yang terjadi ini walaupun semua proses hukum berjalan,” tegasnya.

Sebelumnya, isu pengoplosan BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax pertama kali terungkap saat Kejagung membongkar kasus dugaan korupsi minyak mentah di Pertamina. Kejagung menyebut modus operandi dari praktik rasuah itu, yakni mengoplos Pertalite menjadi Pertamax.

DPR
redaksi

Keep Reading

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

BGN Harus Maksimalkan Penyerapan Hasil Petani dan UMKM untuk MBG

Komisi I DPR Serahkan DIM RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke Pemerintah

Ketua DPR Sampaikan Simpati Atas Bencana Gempa Dahsyat di Tiga Negara

Banyak Manajer Kopdem Meninggal, DPR Soroti Kegagalan Deteksi Kesehatan Peserta SPPI

Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil, Oleh Soleh: Ini Masalah Serius

Berita Terkini

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026

BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

16 Agustus 2026

Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran

27 Juli 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?