Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026

BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

16 Agustus 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia
  • DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat
  • BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores
  • Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran
  • BNI Tanam 258.000 Mangrove, Perkuat Konservasi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  • BNI Jelaskan Kronologi Viral Siswa Sakit Datangi Bank untuk Aktivasi Rekening PIP
  • BNI Dukung Fajar/Fikri Jaga Tren Positif di China Open 2026
  • BNI Perkuat Pencegahan Stunting Lewat Program Gizi dan Edukasi Keluarga
Rabu, Agustus 19
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » DPR Dorong Pemerintah Rumuskan Peningkatan Produksi Susu Sapi RI

DPR Dorong Pemerintah Rumuskan Peningkatan Produksi Susu Sapi RI

redaksiBy redaksi24 November 2024Updated:5 Desember 2024 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan strategis dalam meningkatkan produksi susu sapi perah dalam negeri. Menurut Panggah, kebijakan ini penting untuk mendukung program nasional seperti pemberian susu gratis kepada anak-anak.

“Pemerintah harus berpikir keras untuk kebijakan-kebijakan terkait peningkatan produksi susu dalam negeri yang dulu pernah diterapkan (di zaman Soeharto) yaitu kebijakan wajib serap susu. Tapi waktu itu IMF tidak memperbolehkan, sekarang harus cari kebijakan yang bisa menstimulasi berkembangan susu sapi perah,” ujar Panggah usai Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi IV DPR RI ke KPSBU Lembang, Jawa Barat, Kamis (21/11/2024).

Panggah menambahkan bahwa kondisi saat ini berbeda dengan masa lalu. Jika dulu masih memungkinkan untuk menerapkan kebijakan seperti bea masuk, kini hal tersebut sulit dilakukan akibat adanya perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement).

Oleh karena itu, pemerintah perlu mencari pendekatan baru yang sesuai dengan situasi saat ini.

“Kalau dulu, masih bisa bikin aturan misalnya bea masuk. Tapi dengan adanya free trade agreement, jadi sudah nggak bisa lagi ngotak-atik soal tarif (bea masuk),” tambah Legislator Dapil Jateng VI.

Panggah juga menekankan pentingnya kesadaran bersama, khususnya di kalangan industri, untuk mendukung produksi susu lokal. Jika industri tidak sejalan dengan upaya peningkatan produksi dalam negeri, hal ini dapat berdampak negatif pada devisa negara.

“Yang kedua, wajib serap mestinya menjadi kesadaran bersama. Kalau kemudian industri tidak seiring sejalan dengan produksi lokal, lama-lama kita jadi menguras devisa,” tegasnya.

Menurut Panggah, perhatian terhadap sektor susu dalam negeri sangat penting karena susu merupakan bagian dari program prioritas pemerintah. Selain makan siang gratis bagi anak-anak, susu juga menjadi program utama untuk mendukung gizi dan kesehatan generasi muda.

“Ini harus diperhatikan bersama, padahal susu menjadi program utama pemerintah. selain makan siang gratis bagi anak-anak, susu juga bagian dari program pemerintah.” tutupnya.

DPR
redaksi

Keep Reading

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

BGN Harus Maksimalkan Penyerapan Hasil Petani dan UMKM untuk MBG

Komisi I DPR Serahkan DIM RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke Pemerintah

Ketua DPR Sampaikan Simpati Atas Bencana Gempa Dahsyat di Tiga Negara

Banyak Manajer Kopdem Meninggal, DPR Soroti Kegagalan Deteksi Kesehatan Peserta SPPI

Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil, Oleh Soleh: Ini Masalah Serius

Berita Terkini

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026

BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

16 Agustus 2026

Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran

27 Juli 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?