Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

DPR Siap Dukung Penguatan Polri, Kepercayaan Publik Tembus 82,4 Persen

27 Juni 2026

BNI Siapkan Dashboard Digital DHE SDA, Permudah Eksportir Pantau Dana Ekspor

25 Juni 2026

Devin/Faathir Tembus Final Macau Open 2026, BNI: Bukti Regenerasi Bulu Tangkis Berjalan

20 Juni 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • DPR Siap Dukung Penguatan Polri, Kepercayaan Publik Tembus 82,4 Persen
  • BNI Siapkan Dashboard Digital DHE SDA, Permudah Eksportir Pantau Dana Ekspor
  • Devin/Faathir Tembus Final Macau Open 2026, BNI: Bukti Regenerasi Bulu Tangkis Berjalan
  • BNI Dukung Penanganan Stunting di Pangalengan Lewat Program Desa Sehat
  • BNI Siagakan 13 Kantor Cabang Saat Libur Tahun Baru Islam 1448 H
  • Alwi Farhan Juara Australia Open 2026, BNI: Regenerasi Atlet Berjalan Positif
  • BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Penipuan Berkedok Layanan BNIdirect
  • BNI Borong 7 Penghargaan Internasional, Perkuat Posisi di Layanan Transaction Banking
Selasa, Juni 30
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Politisi PKS Harap Operasional KCJB Tak Membebani APBN

Politisi PKS Harap Operasional KCJB Tak Membebani APBN

redaksiBy redaksi3 November 2024Updated:5 Desember 2024 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi dan rombongan Tim Kunjungan Kerja Spesifik meninjau langsung operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Bandung, Kamis (31/10/2024).

Abdul Hadi mengatakan Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan dan kelayakan operasional proyek infrastruktur yang digadang-gadang akan mempercepat mobilitas antara dua kota besar, Jakarta dan Bandung, sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur tersebut.

Politisi PKS ini berharap agar pihak pengelola operasional KCJB terutama jajaran Direksi KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China) berupaya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa mendatang.

“Proyek besar ini harus mampu berjalan secara mandiri dengan efisiensi pengelolaan. Kami mengapresiasi keberadaan KCJB sebagai proyek yang prestisius dan menyadari membutuhkan waktu untuk BEP (break even point atau balik modal), namun diharapkan ke depannya, biaya operasional dan pemeliharaannya tidak perlu menggunakan dana APBN,” tegas Abdul Hadi.

Legislator Dapil NTB II ini menambahkan bahwa upaya untuk menjaga kemandirian proyek ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat perekonomian tanpa menambah beban fiskal negara.

“Langkah ini penting agar APBN bisa fokus pada kebutuhan esensial lainnya yang lebih mendesak dan memerlukan anggaran besar,” imbuhnya.

Selain itu, Abdul Hadi menekankan pentingnya peningkatan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat sekitar, demi meningkatkan kesejahteraan di sepanjang jalur kereta cepat.

Kehadiran KCJB diharapkan dapat membawa manfaat ekonomi yang merata bagi masyarakat sekitar. Abdul Hadi menambahkan bahwa Komisi V DPR RI berharap pihak pengelola dan pemerintah dapat lebih banyak membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.

“Dibutuhkan strategi konkret agar proyek besar seperti ini juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga kesejahteraan dapat meningkat di sepanjang jalur kereta cepat ini,” ujar Abdul Hadi.

DPR
redaksi

Keep Reading

Once Mekel Soroti Kebijakan PAUD Masuk Wajib Belajar 13 Tahun

DPR Soroti Kasus Gagal Berangkat Umrah Ribuan Calon Jemaah Hanania Travel

Sumatra Blackout, PLN Harus Beri Kompensasi

TNI Bisa Tangani Begal dengan Mekanisme Perbantuan Polri

DPR Apresiasi Pelayanan Jemaah Reguler Indonesia di Mina

Pelaksanaan Haji 2026, Timwas DPR: Semua Relatif Terkendali

Berita Terkini

DPR Siap Dukung Penguatan Polri, Kepercayaan Publik Tembus 82,4 Persen

27 Juni 2026

BNI Siapkan Dashboard Digital DHE SDA, Permudah Eksportir Pantau Dana Ekspor

25 Juni 2026

Devin/Faathir Tembus Final Macau Open 2026, BNI: Bukti Regenerasi Bulu Tangkis Berjalan

20 Juni 2026

BNI Dukung Penanganan Stunting di Pangalengan Lewat Program Desa Sehat

20 Juni 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?