Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI WondrX 2026 Sediakan Layanan Perjalanan dari Tiket hingga Visa dalam Satu Zona

21 Agustus 2026

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI WondrX 2026 Sediakan Layanan Perjalanan dari Tiket hingga Visa dalam Satu Zona
  • Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia
  • DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat
  • BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores
  • Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran
  • BNI Tanam 258.000 Mangrove, Perkuat Konservasi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  • BNI Jelaskan Kronologi Viral Siswa Sakit Datangi Bank untuk Aktivasi Rekening PIP
  • BNI Dukung Fajar/Fikri Jaga Tren Positif di China Open 2026
Sabtu, Agustus 22
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » DPR Desak Kemenhub Unglap Kecelakaan KA Feeder Kereta Cepat

DPR Desak Kemenhub Unglap Kecelakaan KA Feeder Kereta Cepat

redaksiBy redaksi18 Desember 2023Updated:9 Januari 2024 DPR Tidak ada komentar3 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) beserta pihak kepolisian segera mengungkap penyebab peristiwa kecelakaan mobil taksi online yang ditabrak oleh KA Feeder Kereta Cepat Whoosh hingga 500 meter di Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (14/12/2023) siang.

“Mendesak Kementerian Perhubungan agar tidak membiarkan masalah perlintasan sebidang ini berlarut-larut. Sehingga terus menimbulkan korban mengingat hal ini sudah dibahas bersama dengan Komisi V DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 14 September 2022,” terang Suryadi Jaya Purnama dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (18/12/2023).

Dalam rapat tersebut, ungkapnya, Komisi V telah meminta Direktorat Jendral Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub, PT. Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk melakukan upaya-upaya solutif atas permasalahan kecelakaan di perlintasan sebidang, di antaranya dengan kebijakan Early Warning System (EWS).

“Selain itu, Komisi V juga telah meminta DJKA Kemenhub untuk melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder lainnya untuk mengatasi dan mengantisipasi kecelakaan di sekitar perlintasan sebidang, dan juga mengatasi keberadaan perlintasan sebidang ilegal dan tidak dijaga,” tegas pria yang kerap disapa SJP ini.

Berdasarkan pernyataan PT KAI Daerah Operasi (DAOP) 2 Bandung, lanjutnya, terungkap bahwa pelintasan sebidang di Cilame tersebut memang tidak dijaga petugas khusus sehingga rawan terjadi kecelakaan. “Selain itu, kerawanan itu juga terjadi di banyak daerah di DAOP 2 lainnya karena ternyata 199 dari 331 pelintasan kereta tidak dijaga,” ujarnya. 

Dampaknya, kata Politisi Fraksi PKS DPR RI itu, sepanjang tahun 2023 ini terjadi 11 kecelakaan kendaraan roda empat dan roda dua tertabrak kereta di wilayah DAOP 2 Bandung sehingga lima orang meninggal dan enam terluka.

“FPKS mendorong agar penanganan hal ini diproritaskan mengingat DJKA telah menganggarkan pada tahun 2023 lahan untuk penanganan perlintasan sebidang antara Padalarang-Bandung bagi KA feeder untuk kereta berkecepatan tinggi Jakarta-Bandung atau Whoosh,” tandasnya.

Hal ini, tutur Suryadi Jaya Purnama, sangat penting bagi operasional Kereta Cepat Whoosh. Hal itu karena jika KA Feeder mengalami hambatan kecelakaan di perlintasan sebidang, maka para penumpang akan terlambat sehingga tidak merasakan layanan yang sifatnya cepat lagi.

“Tambahan lagi, terkait dengan taksi online yang ditabrak KA, FPKS mengusulkan agar DJKA bekerja sama dengan seluruh pihak aplikator taksi online dan penyedia aplikasi peta digital untuk memasukkan titik-titik perlintasan sebidang, baik yang terdaftar, ilegal, dijaga maupun tidak dijaga,” tegasnya.

Aplikasi taksi online dan peta digital, tuturnya, dapat secara otomatis memberikan rekomendasi untuk tidak melewati titik-titik perlintasan sebidang ilegal atau tidak dijaga.

“Aplikasi tersebut sekaligus menyampaikan kampanye keselamatan dari jarak yang cukup bagi pengguna kendaraan untuk bersiap-siap sebelum sampai ke lokasinya agar tidak lalai menerobos pintu perlintasan,” tutup Suryadi.

Diketahui, kejadian tabrakan KA Feeder Kereta Cepat Whoosh menewaskan lima orang, salah satunya anak berusia 5 tahun.

Akibatnya, perjalanan 214 penumpang Kereta Cepat Whoosh yang semula dijadwalkan pukul 13.19 WIB berangkat dari Stasiun Padalarang menjadi terhambat karena harus menunggu di Stasiun Cimahi sehingga dialihkan jadwal berangkat pada pukul 14.17 WIB.

DPR
redaksi

Keep Reading

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

BGN Harus Maksimalkan Penyerapan Hasil Petani dan UMKM untuk MBG

Komisi I DPR Serahkan DIM RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke Pemerintah

Ketua DPR Sampaikan Simpati Atas Bencana Gempa Dahsyat di Tiga Negara

Banyak Manajer Kopdem Meninggal, DPR Soroti Kegagalan Deteksi Kesehatan Peserta SPPI

Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil, Oleh Soleh: Ini Masalah Serius

Berita Terkini

BNI WondrX 2026 Sediakan Layanan Perjalanan dari Tiket hingga Visa dalam Satu Zona

21 Agustus 2026

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026

BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

16 Agustus 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?