Anggota Komisi VIII DPR RI Obon Tabroni mendorong perbaikan penyaluran bantuan sosial (bansos), apalagi saat ini terdapat disparitas yang tinggi dalam penyalurannya antara Kabupaten Purwakarta, Karawang, dan Bekasi. Hal ini menjadi perhatian mengingat terjadi penambahan dana bansos dari pemerintah pusat untuk masyarakat Purwakarta melalui Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Purwakarta.
“Penyaluran bansos di Kabupaten Purwakarta itu hanya sekitar Rp180 miliar. Sementara Kabupaten Bekasi sebesar Rp320 miliar. Dan tadi sudah terklarifikasi bahwa terdapat penambahan bansos dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat Purwakarta melalui Pemda Kabupaten Purwakarta,” ucap Obon Tabroni kepada Parlementaria usai mengikuti rapat Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VIII DPR RI di Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, Jumat (1/12/2023).
Lebih lanjut, kata Obon, melalui penambahan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat dan memastikan perbaikan data-data yang masih menjadi kendala.
“Sehingga, harapan kami kedepan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa didapat dari masyarakat Purwakarta dan juga ada dilakukan terus perbaikan data-data. Karena hari ini memang dilapangan masih ada. Masyarakat yang memiliki lahan yang luas tetapi mendapatkan bantuan, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki lahan tidak mendapatkan bantuan. Itu juga persoalan teknis. Hal itu yang akan terus kita perbaiki,” ujarnya.
Selain itu, Politisi Partai Gerindra menjelaskan langkah-langkah yang dianggap perlu dilakukan guna meningkatkan efektivitas penyaluran bansos di Kabupaten Purwakarta. “Pertama tentu terkait pemutakhiran data terlebih dahulu, melalui verifikasi data yang sudah ada. Kemudian kaitkan dengan program-program. Harus betul-betul program itu tersampaikan kepada masyarakat dan program yang tepat,” tambahnya.
Legislator Dapil Jawa Barat itu mengatakan perlu adanya pemutakhiran data melalui verifikasi data yang sudah ada, serta kaitannya dengan program-program yang tepat. “Karena dengan tidak tepatnya program, salah dalam memberikan penyaluran bantuan sosial (bansos), itu bisa terjadi. Dan yang paling penting adalah pengawasan dari kami (DPR RI) dalam menangani masalah itu,” kata Obon Tabroni.
Dalam menghadapi permasalahan ini, Obron juga berharap pentingnya sinergitas antara Pemda Kabupaten Purwakarta dengan Pemerintah Pusat. Melalui upaya perbaikan penyaluran bansos diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Purwakarta dan memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya.
“Kami (DPR RI) harus bersinergi antara Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Purwakarta dengan Pemerintah Pusat untuk bagaimana Kabupaten Purwakarta menjadi lebih baik kedepannya,” pungkasnya.
