Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI berpartisipasi dalam Parliamentary Forum on LiFE (Lifestyle for Environment) di New Delhi, India, sebagai rangkaian dari P20 atau Parliamentary 20 yaitu forum Parlemen anggota G20, 12-14 Oktober 2023.
Forum yang dibuka Ketua Parlemen India, Om Birla, itu dihadiri sejumlah para Ketua Parlemen G20 termasuk dari Indonesia.
Dalam forum G20, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menyinggung ragam bencana alam yang berdampak terhadap lingkungan. Namun, ia juga mengingatkan bencana yang terjadi lantaran ulah manusia seperti masih adanya krisis Palestina. Hal itu disampaikan Fadli dalam keterangan resmi yang diterima, di Jakarta, Jumat (13/10/2023).
“Kita tidak boleh melupakan bencana akibat ulah manusia yang juga menimbulkan dampak besar terhadap kemanusiaan dan menghambat upaya pencapaian SDGs. Tidak akan ada perdamaian dunia sampai semua orang hidup dalam damai,” tandas Fadli yang juga Wakil Presiden Liga Parlemen Untuk Palestina ini.
Di hadapan para Delegasi Parlemen G-20, Fadli pun mengkritik keras atas respon masyarakat global yang tidak obyektif terkait situasi terkini di Jalur Gaza. Fadli menyayangkan, konflik yang tengah terjadi di Jalur Gaza adalah akibat diamnya komunitas internasional dan PBB atas berbagai penindasan yang terus menerus dilakukan oleh Israel.
“Dunia harus mengakhiri standar ganda dan kemunafikan dalam menilai konflik di Palestina. Di belahan dunia lain, mereka yang memperjuangkan kebebasan di negerinya sendiri disebut pejuang kemerdekaan, sementara di Palestina mereka yang tengah memperjuangkan tanah airnya dan keadilan, dunia mencapnya sebagai teroris. Ini jelas tidak adil,” tegas Fadli.
Fadli menyerukan dunia untuk mendesak Israel agar mengakhiri pendudukan dan blokadenya atas Jalur Gaza.
Mengingat, situasi semakin parah saat ini ketika Israel memutus aliran listrik, air, dan semua akses penting bagi rakyat Gaza termasuk untuk rumah sakit yang didalamnya terdapat banyak bayi-bayi di inkubator.
“Ini memang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini harus dihentikan. Akses kemanusiaan yang aman harus segera diprioritaskan dan tanpa penundaan,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra yang juga Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
