Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

BNI WondrX 2026 Sediakan Layanan Perjalanan dari Tiket hingga Visa dalam Satu Zona

21 Agustus 2026

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • BNI WondrX 2026 Sediakan Layanan Perjalanan dari Tiket hingga Visa dalam Satu Zona
  • Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia
  • DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat
  • BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores
  • Astra Kembangkan Potensi Desa Kanreapia Hingga Menjadi Sentra Sayuran
  • BNI Tanam 258.000 Mangrove, Perkuat Konservasi dan Ekonomi Masyarakat Pesisir
  • BNI Jelaskan Kronologi Viral Siswa Sakit Datangi Bank untuk Aktivasi Rekening PIP
  • BNI Dukung Fajar/Fikri Jaga Tren Positif di China Open 2026
Sabtu, Agustus 22
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Puan Dorong Percepatan Penyaluran Bantuan Korban Longsor di Papua

Puan Dorong Percepatan Penyaluran Bantuan Korban Longsor di Papua

redaksiBy redaksi29 Oktober 2023Updated:30 Oktober 2023 DPR Tidak ada komentar4 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Ketua DPR RI, Puan Maharani menyampaikan keprihatinannya atas bencana longsor dan gagal panen yang menyebabkan kelaparan warga Distrik Amuma, Panggema dan Anggruk di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Ia pun mendorong Pemerintah memberikan bantuan logistik kepada masyarakat dalam waktu yang efisien.

“Kita harus mengakui dalam mengirimkan bantuan ke daerah Papua pegunungan itu medannya sangat sulit, dan saat ini hanya bisa melalui jalur udara. Saya harapkan agar pendistribusiaan bantuan logistik dilakukan dengan efisien sehingga cepat sampai ke warga yang membutuhkan,” ucap Puan, dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat (27/10/2023).

Seperti diketahui bencana longsor terjadi di Kabupaten Yahukimo karena dipicu intensitas hujan tinggi sejak akhir Agustus 2023. Intensitas hujan yang tinggi juga menyebabkan gagal panen sehingga masyarakat setempat kekurangan bahan pangan dan berujung pada bencana kelaparan.

Sebanyak 24 warga tercatat meninggal dunia, mulai dari balita, anak-anak hingga lansia karena sakit di tengah bencana kelaparan di Kabupaten Yahukimo. Pemerintah pun sudah menetapkan status Tanggap Darurat Bencana menghadapi bencana di Yahukimo dan telah mengirimkan berbagai bantuan.

Puan mengapresiasi langkah Pemerintah yang segera mengirimkan bantuan melalui Kementerian Sosial (Kemensos), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan berbagai instansi lain.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu pun menekankan pentingnya penyaluran bantuan dilakukan dengan efektif. Terutama, kata Puan, dalam hal distribusi makanan, peralatan, dan obat-obatan yang diperlukan masyarakat terdampak.

“Pastikan bahwa bantuan yang diberikan sampai tepat waktu dan dalam kondisi baik. Evaluasi berkelanjutan akan membantu mengidentifikasi masalah dan hambatan dalam aliran logistik,” terang Mantan Menko PMK ini.

Puan juga menyoroti aspek kerawanan dan medan yang sulit. Hal ini mengingat Yahukimo menjadi salah satu wilayah yang kerap mendapatkan serangan dari Kelompok Krimimal Bersenjata (KKB). Terbaru, setidaknya sudah ada 13 orang warga yang ditemukan meninggal dunia akibat serangan KKB pimpinan Egianus Kogoya.

Oleh karenanya, Puan meminta penyaluran bantuan bagi warga dikawal ketat oleh personel keamanan dari tim gabungan TNI/Polri. Kabupaten Yahukimo masuk dalam zona merah KKB.

“Pelibatan personel keamanan dapat mengefektifkan pendistribusian bantuan logistik kepada warga. Harapannya, bantuan bisa segera sampai dan masyarakat di sana tidak lagi kekurangan makanan,” sebut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Puan menambahkan, bencana kelaparan yang terjadi di Papua merupakan masalah yang membutuhkan perhatian serius Pemerintah karena sudah sering terjadi. Puan lantas menekankan pentingnya agar Pemerintah menciptakan strategi pangan yang efisien di Bumi Cenderawasih, misalnya dengan memaksimalkan gudang pangan. 

“Dengan pengembangan sistem pangan lokal dan pemberian akses warga atas lahan, saya kira dapat membantu pembangunan ketahanan pangan di Papua. Sehingga masyarakat memiliki stok makanan yang aman sepanjang tahun,” ungkapnya.

“Jadi ketika masyarakat mengalami gagal panen karena masalah cuaca atau yang lainnya, mereka tetap memiliki bahan makanan,” sambung Puan.

Lebih lanjut, Pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan membangun sinergitas yang baik untuk memastikan proses pertanian dapat berkelanjutan. Puan menilai, salah satu penyebab bencana kelaparan di Papua karena tidak adanya sistem pertanian yang konsisten.

“Sistem pertanian di Papua sangat rentan. Karena sistem pertaniannya subsisten, artinya bertani hanya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, tidak dalam bentuk jangka panjang, atau berkelanjutan. Di sini lah Pemerintah harus hadir demi memastikan adanya keberlanjutan dalam sistem pertanian di Papua,” papar Puan.

Terkait akses lahan, Puan mengatakan Pemerintah perlu membuka lebih banyak ruang pemanfaatan oleh warga di Papua. Dengan begitu, masyarakat bisa meningkatkan kemandiran pangan yang memanfaatkan sumber daya alam.

“Kunci kedaulatan pangan rakyat adalah dengan cara kedaulatan atas lahannya sendiri. Pengolahan lahan untuk berbagai produk pertanian bisa memberikan keberlanjutan bagi hidup masyarakat,” ucap Puan.

Selain itu, Puan juga menekankan pentingnya memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah yang memiliki kesulitan sumber pangan. Apalagi, bagi anak-anak dan lansia yang menjadi kelompok paling rentan. 

“Pelayanan kesehatan di daerah tersebut juga harus diperbaiki. Pemerintah harus bisa memastikan setiap keluhan masyarakat ditanggapi oleh tenaga medis. Untuk itu, ketersediaan tenaga medis di sana pun harus ditingkatkan,” urainya.

“Dan tentunya, peningkatan layanan di Papua juga harus dibarengi dengan terciptanya kondisi yang aman di Papua. Kita tidak ingin ada masyarakat yang menjadi korban jiwa lagi karena kelaparan atau penyerangan oleh KKB,” tutup Puan.

DPR
redaksi

Keep Reading

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

BGN Harus Maksimalkan Penyerapan Hasil Petani dan UMKM untuk MBG

Komisi I DPR Serahkan DIM RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ke Pemerintah

Ketua DPR Sampaikan Simpati Atas Bencana Gempa Dahsyat di Tiga Negara

Banyak Manajer Kopdem Meninggal, DPR Soroti Kegagalan Deteksi Kesehatan Peserta SPPI

Calon Manajer Kopdes Meninggal saat Latsarmil, Oleh Soleh: Ini Masalah Serius

Berita Terkini

BNI WondrX 2026 Sediakan Layanan Perjalanan dari Tiket hingga Visa dalam Satu Zona

21 Agustus 2026

Menuju 70 Tahun, Astra Tegaskan Komitmen Tumbuh Bersama Indonesia

17 Agustus 2026

DPR Minta Penanganan Korban Gempa NTT Jadi Prioritas Tanggap Darurat

16 Agustus 2026

BNI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Gempa Flores

16 Agustus 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?