Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sosialisasi ke kantor DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin, (4/9/2023). Sosialisasi ini diikuti sejumlah elemen mulai dari Anggota DPRD hingga aparat penegak hukum dari Kejaksaan Tinggi dan Aparat Kepolisian dari Polresta Kabupaten Sidoarjo.
Dalam sosialisasinya, MKD menyampaikan sejumlah hal mulai dari tugas dan fungsi MKD, hak imunitas, hingga penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus legislator. Ketua MKD DPR RI Adang Daradjatun mengatakan bahwa sosialisasi berkaitan dengan tugas dan fungsi MKD yang dikuatkan lewat UU Nomor 13 Tahun 2019 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
Dalam pelaksanaan tujuan tersebut, kata Adang, Pasal 121A menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi MKD DPR RI dilakukan melalui 2 mekanisme, yakni 1) pencegahan dan pengawasan; serta 2) penindakan.
Selanjutnya, Pasal 122A menjelaskan bahwa di antara bentuk pencegahan tersebut dilakukan dengan sosialisasi dan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka mendukung kelancaran kinerja MKD DPR RI.
“Saya pada hari ini hadir untuk menjelaskan tentang bagaimana mekanisme yang diharapkan karena memang kita memperoleh masukan masukan dari BKD dari daerah bahwa adanya kesulitan dalam penegakan etika dan kehormatan anggota dewan”, kata Politisi Fraksi PKS ini yang didampingi Wakil Ketua MKD Imron Amin, Wakil Ketua MKD Andi Rio Idris Padjalangi, anggota MKD Sartono dan anggota MKD Fadholi ini.
Adapun maksud dari sosialisasi ini dilakukan, tak lain untuk mengajak seluruh stakeholder bersama memahami dan menjaga citra baik marwah anggota DPRD maupun DPR RI di depan masyarakat.
Adang menegaskan terlepas dari kompleksitas persoalan tersebut serta kesenjangan visi dan paradigma tentang bagaimana memandang kinerja kelembagaan DPR RI yang sesungguhnya.
“Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI tentu saja berkepentingan dengan wajah dan citra baik kelembagaan DPR RI,” pungkasnya.
