Komisi V DPR RI mengesahkan pagu anggaran para mitra kerjanya, yaitu Kemeterian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; BMKG serta BNPP/Basarnas tahun anggaran 2024.
Ketua Komisi V DPR RI Lassarus yang memimpin rapat dengar pendapat (RDP) membacakan kesimpulan rapat mengenai nota keuangan dari masing-masing mitranya. Dimulai dari Kementerian PUPR yang mendapat alokasi sebesar Rp146 triliun; kemudian Kementerian Perhubungan sebesar Rp38,47 triliun; Kemended PTT sebesar Rp2,757 Triliun; BMKG sebesar Rp2,769 triliun dan BNPP/Basarnas sebesar Rp2,085 triliun.
“Saya tanya satu satu apakah ada perbedaan antara yang kami bacakan dengan yang ada di kementerian? karena nanti ini kita kirim ke Badan Anggaran dan menjadi dokumen di Paripurna dan selanjutnya dikirim ke Kementerian Keuangan,” katanya saat membacakan kesimpulan rapat Penetapan Hasil Pembahasan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024 di Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Dalam rapat disimpulkan bahwa yang dibacakan dalam kesimpulan memiliki kecocokan angka dan tidak ada selisih dari alokasi, fungsi dan program. Pengesahan pun dilakukan dengan syimbol pengetukan palu.
Kemudian, Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR; Kementerian Perhubungan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; BMKG; dan BNPP/Basarnas sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TA 2024 sesuai dengan saran, masukan serta sulan Komisi V DPR RI.
“Komisi V dan stakeholder sepakat sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TA 2024 sesuai dengan saran dan masukan yang ada. Untuk itu kita sahkan secara bersama anggaran 2024 berdasarkan tabel rincian program dan pengalokasian anggaran,” urai Pimpinan Komisi V DPR Lasarus.
Sebagai informasi dari total pagu yang diperoleh Kemen PUPR pada tahun 2024, terdapat gap (selisih) sebesar Rp43,75 triliun dari pagu kebutuhan yang diajukan yaitu sebesar Rp190 triliun.
Dari total pagu yang diperoleh Kemenhub pada tahun 2024, terdapat gap (selisih) sebesar Rp36,05 triliun dari pagu kebutuhan yang diajukan yaitu sebesar Rp74,53 triliun. Dari total pagu yang diperoleh Kemendes PTT pada tahun 2024, terdapat gap (selisih) sebesar Rp1,98 triliun dari pagu kebutuhan yang diajukan yaitu sebesar Rp4,74 triliun.
Dari total pagu yang diperoleh BMKG pada tahun 2024, terdapat gap (selisih) sebesar Rp999 miliar dari pagu kebutuhan yang diajukan yaitu sebesar Rp3,76 triliun. Dari total pagu yang diperoleh BNPP/Basarna pada tahun 2024, terdapat gap (selisih) sebesar Rp1,51 triliun dari pagu kebutuhan yang diajukan yaitu sebesar Rp3,60 triliun.
“Bapak/ibu sekalian angka kemungkinan masih bisa berubah mana kala nanti setelah dikirim ke Badan Anggaran. Kadang – kadang ada alokasi tambahan yang masuk komisi V kadang juga tidak. Mana kala nanti ada, maka kita akan melakukan rapat kembali untuk mengesahkan kembali angka tambahan dari Banggar,” tutupnya.
