Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perempuan harus ditempatkan sebagai pengambil keputusan dalam kebijakan publik. Perempuan tidak boleh hanya sekadar pihak yang menerima dampak dari berbagai persoalan global dan nasional.
“Keterlibatan perempuan dalam konteks global adalah cermin dari seberapa serius kita menempatkan perempuan sebagai pengambil keputusan, bukan sekadar penerima dampak,” kata Puan Maharani dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 22 Mei 2026.
Dalam forum ‘Perempuan di Parlemen: Dari Representasi Menuju Transformasi Kebijakan’ yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 21 Mei 2026, Puan mengatakan tantangan global seperti ketegangan geopolitik, krisis iklim, hingga persoalan keamanan manusia menuntut keterlibatan perempuan dalam proses penyusunan kebijakan negara.
Puan menyebut penguatan peran perempuan tidak cukup berhenti pada representasi politik, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan konkret yang terintegrasi dalam sistem pemerintahan.
“Komitmen yang tersambung dengan kebijakan nyata. Komitmen yang terintegrasi ke dalam sistem negara. Komitmen yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) memiliki posisi strategis untuk menjembatani Parlemen dengan pemerintah, masyarakat sipil, hingga komunitas internasional dalam memperkuat agenda pemberdayaan perempuan.
Menurut Puan, transformasi kebijakan membutuhkan ekosistem yang mampu menghubungkan legislasi dengan realitas di masyarakat, termasuk memperkuat suara perempuan di tingkat akar rumput.
“Ekosistem yang menghubungkan regulasi dengan advokasi, yang menghubungkan legislasi dengan realitas di lapangan, yang menghubungkan suara perempuan di akar rumput dengan kebijakan yang lahir di Senayan,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal KPPRI Sarifah Ainun Jariyah mengatakan KPPRI akan memperkuat agenda advokasi dan kolaborasi lintas sektor guna mendorong kebijakan yang berdampak langsung terhadap perempuan dan anak.
“Jadi, bukan hanya kegiatan seremonial, tapi kegiatan-kegiatan advokasi yang pasti kegiatan tersebut bisa berdampak dalam kebijakan untuk perempuan berdaya,” ujarnya.
KPPRI juga akan memperluas kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, NGO, serta mitra internasional untuk memperkuat dukungan terhadap pemberdayaan perempuan dan demokrasi inklusif.
Ketua Panitia Forum KPPRI Amelia Anggraini menambahkan perspektif perempuan penting dalam proses pengambilan kebijakan publik di tengah tantangan ekonomi, transformasi digital, dan perubahan sosial.
“Perspektif perempuan menjadi sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan publik,” kata Amelia.
