Anggota Komisi I DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, mengatakan pemberantasan judi online tidak bisa dibebankan hanya kepada Kementerian Komunikasi dan Digital semata. Tetapi juga perlu adanya kolaborasi lintas sektoral.
Menurutnya, pemberantasan judi online harus melibatkan aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, platform digital, lembaga keuangan, tokoh masyarakat, hingga keluarga.
Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengenai data yang menunjukkan hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online, dan sekitar 80 ribu anak di antaranya masih di bawah usia 10 tahun.
“Edukasi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan,” kata Mahfudz, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 18 Mei 2026.
“Sekolah harus aktif memberikan literasi digital, orang tua perlu memperkuat pengawasan terhadap anak, dan lingkungan sekitar juga harus menjadi benteng sosial yang melindungi generasi muda dari bahaya judi online,” imbuhnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta platform media sosial dan penyelenggara digital untuk lebih bertanggung jawab dalam membersihkan konten-konten bermuatan judi online yang masih mudah diakses masyarakat, termasuk anak-anak.
“Platform digital jangan hanya mengejar traffic dan keuntungan. Mereka juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan ruang digital tidak menjadi sarana perusakan masa depan anak-anak Indonesia,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah dalat menjadikan persoalan judi online sebagai agenda prioritas nasional, mengingat dampaknya tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga berpotensi menghancurkan ketahanan keluarga dan masa depan generasi bangsa.
“Ini soal menyelamatkan masa depan Indonesia. Semua pihak harus bergerak bersama agar anak-anak kita tumbuh di lingkungan digital yang sehat, aman, dan produktif,” katanya menambahkan.
