Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengapresiasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura-Kura Island di Bali. Menurutnya, proyek tersebut merupakan langkah besar bagi citra pariwisata Indonesia di kancah internasional.
Ia pun menyebut desain besar KEK Kura-Kura Island sebagai upaya strategis untuk menekan kebocoran ekonomi, di mana fasilitas pendidikan, kesehatan, hingga pusat perbelanjaan kelas dunia dihadirkan di dalam negeri.
“Kita bangga ada grand design yang luar biasa dan megah ini. Ini adalah upaya agar masyarakat kita tidak perlu lagi ke luar negeri untuk sekolah, berobat, atau belanja. Kita harus apresiasi itu,” kata Novita, dalam keterangan persnya, dikutip Rabu, 6 Mei 2026.
Meski demikian, pihaknya juga mengingatkan bahwa pembangunan tersebut menggunakan anggaran dari pajak rakyat, sehingga asas keadilan bagi masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama.
Selain itu, Novita juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan agar manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati oleh pihak tertentu.
Lebih lanjut, politisi dari fraksi partai PDIP tersebut juga memberikan perhatian khusus terhadap mitigasi krisis air tanah yang saat ini tengah melanda Bali dan berbagai wilayah di Indonesia. Oleh sebab itu, ia mendesak pengelola KEK Kura-Kura Island untuk memiliki sistem pengelolaan air yang mandiri dan berkelanjutan.
“Jangan sampai pembangunan semegah ini justru mengambil hak-hak air masyarakat sekitar,” ungkapnya.
“Saat ini mereka menjawab belum siap sepenuhnya, dan ini tugas kami di DPR RI untuk terus mendorong pemerintah dan mitra terkait agar menjadi ‘bapak asuh’ bagi KEK ini supaya persiapannya matang,” imbuh Novita.
Terakhir, pihaknya menyoroti potensi dampak limbah pembangunan terhadap ekosistem laut, mengingat lokasi proyek yang berbatasan langsung dengan perairan.
Ia pun meminta agar teknis pengelolaan sedimentasi dan limbah cair dapat lebih diperhatikan secara detail. Sehingga nantinya tidak mencemari laut. Menurutnya, proyek tersebut harus berkaca pada keberhasilan pengelolaan limbah di wilayah Sanur dan Nusa Dua.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada aspek ekonomi jangka pendek, misalnya hanya untuk 5-10 tahun ke depan. Kita ingin keberlanjutan. Jangan sampai ada bencana atau kekeringan akibat pembangunan yang abai terhadap aspek lingkungan. Ekonomi harus berjalan beriringan dengan kelestarian alam demi kepentingan rakyat,” tutupnya.
