Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mendorong agar pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya pada pos lintas batas negara, mendapatkan perhatian serius.
Demikian disampaikan Dewi usai rombongan Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Kamis, 9 April 2026.
Dewi menegaskan bila panjang garis perbatasan menjadi tantangan utama di tambah dengan jumlah pos pengawasan yang masih terbatas.
“Dari total 14 pos lintas batas yang ada, semuanya perlu mendapat perhatian serius, tidak hanya di Kalimantan Barat, tetapi juga di seluruh wilayah perbatasan Indonesia,” katanya, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Senin, 13 April 2026.
Selain keterbatasan pos, Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini mengatakan faktor geografis dan jauhnya jarak tempuh menuju wilayah perbatasan juga menghambat operasional pengawasan. Akses transportasi yang sulit dinilai berdampak langsung pada efektivitas petugas di lapangan.
Dewi juga menyoroti berbagai potensi kerawanan di kawasan perbatasan, mulai dari pekerja migran non-prosedural, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga peredaran narkotika.
“Banyak jalur tidak resmi yang bisa menjadi ancaman jika pengawasan tidak dilakukan secara optimal,” kata Dewi.
Dia menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penyediaan sarana dan prasarana bagi petugas di wilayah perbatasan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada petugas di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.
Dewi turut menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam pemenuhan infrastruktur seperti jaringan internet yang masih terbatas di sejumlah wilayah perbatasan.
Legislator urusan imigrasi dan hak asasi manusia ini berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kawasan perbatasan sebagai bentuk kehadiran negara bagi masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat di perbatasan merasa terpinggirkan. Mereka juga bagian penting dari negara yang harus mendapat perhatian yang sama,” ujar Dewi.
