Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah tidak setuju dengan usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) terkaiy pengurangan subsidi bahan bakar minyak di tengah kenaikan harga minyak dunia.
“Kalau subsidi BBM dikurangi, kami enggak setuju,” kata Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 6 April 2026.
Menurut dia, dalam kondisi dinamika global akibat konflik di Timur Tengah, kenaikan harga energi internasional tak bisa dipungkiri akan membebani keuangan negara. Namun, Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini tidak setuju jika kebijakan yang diambil justru menekan masyarakat kurang mampu.
“Kenapa kita mengotak-atik subsidi? Kenapa kita tidak bicara terhadap harga nonsubsidi yang sampai sekarang belum naik? Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik. Jangan, dong,” ucapnya.
Dia berpandangan lebih masuk akal bila pemerintah melakukan penyesuaian terhadap harga BBM nonsubsidi dengan mempertimbangkan dampak inflasi.
“Kalau mau diotak-atik yang sudah dijual di pasar yang harga keekonomian, itu lebih make sense. Itu pun harus dihitung dampak inflatoir-nya, inflasinya, karena begitu sekali naik, kan ke mana-mana,” katanya.
“Jadi, kita lagi berhitung betul, kasih kesempatanlah, jangan kemudian BBM begitu harga minyak naik kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh, enggak,” timpalnya.
Selain itu, Said mengungkapkan langkah lain yang diperlukan adalah memastikan subsidi LPG 3 kilogram tepat sasaran. Dia meyakini jika subsidi LPG tepat sasaran, anggaran yang dialokasikan tidak akan sia-sia.
“Caranya bukan sekedar semata-mata pemerintah punya data SEN (Sosial Ekonomi Nasional), tapi juga lakukanlah berulang kali, bolak-balik, dengan sidik jari atau retina mata bagi orang yang berhak untuk mendapatkan tabung LPG 3 kilogram,” katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi BBM untuk menekan defisit anggaran di tengah konflik global.
