Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar memastikan efisiensi yang dilakukan di lingkungan Parlemen tidak mengganggu layanan kedewanan dan tetap akan berjalan optimal.
Efisiensi ini sebagai respons atas gejolak harga bahan bakar minyak (BBM) dunia yang berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut dia, terdapat tiga fokus utama efisiensi yang dilakukan Setjen DPR RI, yakni penghematan penggunaan BBM untuk pejabat eselon I hingga III, pengaturan penggunaan listrik di lingkungan gedung DPR RI, serta pengetatan perjalanan dinas.
Meski demikian, dia memastikan seluruh kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPR RI.
“Kami pastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada pelayanan kepada Dewan. Dukungan terhadap kinerja kedewanan tetap menjadi prioritas utama,” ujar Indra dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa, 31 Maret 2026.
Dia menjelaskan efisiensi itu bentuk komitmen DPR RI dalam menjaga pengelolaan anggaran negara yang akuntabel dan bertanggung jawab.
“Langkah ini merupakan bagian dari kesadaran bersama untuk mengelola anggaran negara secara lebih efisien di tengah dinamika ekonomi global,” kata dia.
Selain itu, salah satu kebijakan yang langsung diberlakukan adalah pengaturan penggunaan listrik di kompleks DPR RI. Mulai pukul 18.00 WIB, dilakukan pemadaman listrik secara terjadwal sebagai bagian dari upaya penghematan energi.
Menurut dia, selama ini penggunaan listrik tetap tinggi meskipun hanya sebagian kecil pegawai yang bekerja di malam hari. Hal tersebut berdampak pada operasional gedung secara keseluruhan, termasuk penggunaan lift dan fasilitas lainnya yang harus tetap aktif.
Dia mengatakan efisiensi juga dilakukan pada penggunaan BBM kendaraan dinas. Setjen DPR RI menargetkan penghematan sekitar Rp1,5 miliar dalam satu tahun dari kebijakan ini. Pengurangan tersebut dilakukan melalui pembatasan penggunaan kendaraan operasional, termasuk optimalisasi sistem pengendalian BBM berbasis RFID.
Dia juga membuka kemungkinan penerapan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) pada hari Jumat demi menekan penggunaan BBM, terutama dari operasional bus antar-jemput pegawai.
“Kalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar,” kata dia.
Di sisi lain, kata dia, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI juga memperketat pengeluaran untuk kegiatan rapat. Jamuan rapat, khususnya untuk pertemuan singkat, tidak lagi diperkenankan sebagai bagian dari langkah penghematan.
Terkait perjalanan dinas, dia menegaskan bahwa efisiensi dilakukan secara selektif. Perjalanan dinas yang tidak memiliki urgensi tinggi akan dibatasi, sedangkan kegiatan yang berkaitan langsung dengan fungsi kedewanan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi seperti pembahasan RUU atau uji publik yang membutuhkan kehadiran langsung, tetap kita fasilitasi. Namun yang bisa dilakukan secara daring, akan kita dorong untuk dilaksanakan secara virtual,” kata dia.
Di samping itu, dia juga menekankan bahwa dinamika rapat-rapat DPR yang berkaitan dengan kepentingan rakyat tidak dapat dibatasi secara kaku, termasuk dalam hal waktu pelaksanaan.
“Rapat-rapat Dewan menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga waktunya sangat dinamis dan tidak bisa dibatasi. Itu tetap menjadi perhatian utama kami,” katanya.
Dengan langkah efisiensi ini, Setjen DPR RI berharap dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas fiskal nasional, sekaligus tetap memastikan optimalisasi kinerja lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi representasi rakyat.
