Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun berharap perang antara Amerika Serikat dan Israel va Iran tidak mengganggu stabilitas mata uang rupiah. Apalagi, dunia saat ini tengah memasuki momen Ramadan dan jelang Idul Fitri.
“Stabilitas rupiah dan kecukupan likuiditas perbankan tidak boleh terganggu,” kata Misbakhun dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 2 Maret 2026.
Misbakhun juga meminta pemerintah segera menyiapkan kebijakan yang konkret guna meredam potensi tekanan ekonomi nasional. Terutama pada momentum Ramadan dan Idul Fitri 2026.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu berpandangan eskalasi perang antara Israel-AS dengan Iran yang melibatkan negara-negara kunci dalam rantai pasok energi global berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan volatilitas pasar keuangan.
Jjika tidak diantisipasi secara terukur, kata Misbakhun perang ini dapat menekan rupiah, membebani subsidi energi dalam APBN, serta mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri.
Menurutnya, momentum Ramadan selalu berkaitan dengan meningkatnya konsumsi masyarakat. Jika pada saat yang sama harga energi global melonjak dan nilai tukar berfluktuasi, maka tekanan terhadap inflasi domestik akan semakin terasa.
“Jadi pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret,” ujar dia.
Tak hanya itu, Misbakhun juga mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu segera menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis. Termasuk, kemungkinan penyesuaian postur belanja negara apabila harga minyak dunia bertahan di level tinggi.
Dia mengungkapkan penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja menjadi langkah penting agar ruang APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial.
Selain itu, Misbakhun menilai koordinasi erat antara Kemenkeu dan Bank Indonesia menjadi krusial untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan. Sebab, gejolak global seringkali memicu arus keluar modal dan tekanan pada rupiah, sehingga bauran kebijakan fiskal dan moneter harus disiapkan dalam satu kerangka respons yang terintegrasi.
“Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar,” kata dia.
Misbakhun juga mendorong pemerintah memastikan ketersediaan pasokan energi dan kelancaran distribusi logistik dalam negeri tetap terjaga.
Dia menjelaskan jika harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan, pemerintah perlu menyiapkan langkah penyangga agar harga BBM domestik tidak langsung menimbulkan efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya.
Komisi XI DPR RI pun akan memantau secara intensif respons kebijakan pemerintah terhadap perkembangan konflik tersebut, termasuk dampaknya terhadap subsidi energi, inflasi, nilai tukar, dan stabilitas sistem keuangan nasional.
“Yang harus kita lindungi adalah daya beli masyarakat. Jangan sampai mereka menghadapi kenaikan harga berlapis di saat sedang menjalankan ibadah Ramadhan dan bersiap menyambut Idul Fitri,” tegas Misbakhun.
