Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyambut baik sikap tegas Polri yang memecat anggota Brimob Polda Maluku, Bripda MS, usai terbukti menganiaya remaja di Tual berinisial AT (14) hingga tewas.
“Kami apresiasi sikap tegas Mabes Polri tersebut. Oknum seperti itu harus dipecat karena menjadi duri dalam daging atau beban institusi,” kata Habiburokhman saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.
Habiburokhman mengatakan jika Polri saat ini sedang melakukan reformasi maksimal. Untuk itu, dia menilai bila tindakan Bripda MS sangat fatal dan mencoreng upaya Polri dalam berbenah.
“Di saat institusi Polri melakukan reformasi maksimal dia malah melakukan kesalahan sangat fatal,” kata Habiburokhman.
Di samping dari itu, Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini meminta Bripda MS juga diproses secara pidana karena tindakannya yang menewaskan remaja tersebut.
“Dia juga harus diproses secara pidana karena tindakannya tergolong tindak pidana,” ujar Habiburokhman.
Bripda MS dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik Kepolisian Negara RI di kasus penganiayaan yang menewaskan siswa MTs tersebut. Bripda MS diberhentikan dengan tidak hormat karena terbukti melanggar.
Putusan ini berdasarkan sidang etik pada Komisi Etik Polri yang digelar di Ruang Sidang Ditpropam Polda Maluku. Sidang dipimpin oleh Kombes Indra Gunawan, didampingi Wakil Ketua Komisi Etik Polri Kompol Jamaludin Malawa serta anggota Komisi Kode Etik Polri Kompol Jaku Samusi.
Adapun sebagai penuntut dalam sidang ini Ipda Joni James Holey dan Aiptu Edward Jaya. Dalam putusannya, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan putusan berupa, pertama, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela.
“Kedua, penempatan pada tempat khusus selama 4 hari masa penempatan pada tempat khusus terhitung mulai tanggal 21 Februari 2026 sampai 24 Februari 2026. Dan ketiga, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rusitah Umasugi.
