Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan pentingnya peran aktif Pemerintah Indonesia untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan Republik Federal Somalia di tengah meningkatnya dinamika geopolitik kawasan Tanduk Afrika dan Laut Merah.
Hal itu ia sampaikan merespons adanya wacana pengakuan sepihak terhadap Somaliland yang dinilai berpotensi memicu konflik baru, memperparah instabilitas kawasan, serta mengancam solidaritas dunia Islam.
“Pengakuan terhadap Somaliland bukan sekadar isu lokal, tetapi merupakan langkah berbahaya yang berpotensi memecah Somalia sebagai negara berdaulat, memicu konflik horizontal, serta mengancam stabilitas kawasan Laut Merah dan Afrika Timur,” kata Sukamta, dalam keterangan persnya, Senin, 29 Desember 2025.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara dengan politik luar negeri bebas aktif sekaligus negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab moral dan diplomatik untuk ikut menjaga perdamaian dunia.
Ia pun meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah diplomatik yang konkret, seperti mendorong dialog politik yang inklusif antara Pemerintah Federal Somalia dan otoritas Somaliland guna mencegah disintegrasi negara dan konflik bersenjata.
Selain itu, Indonesia juga diharapkan mengoptimalkan peran diplomasi melalui kerja sama dengan negara-negara kunci di kawasan, seperti Turki, Mesir, Arab Saudi, serta negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).
Kemudian, keterlibatan aktif Uni Afrika dan mekanisme multilateral internasional juga dinilai penting agar persoalan Somalia dapat diselesaikan melalui jalur damai dan menolak segala bentuk intervensi asing yang berpotensi memperparah konflik dan menjadikan Somalia sebagai arena perebutan pengaruh geopolitik global.
“Indonesia harus konsisten berdiri pada prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan penyelesaian konflik secara damai. Upaya-upaya yang berpotensi memecah Somalia justru akan menciptakan instabilitas baru, bukan hanya di Afrika, tetapi juga berdampak pada keamanan global,” tuturnya.
Sukamta menilai pembiaran terhadap proses disintegrasi negara-negara Muslim hanya akan memperpanjang konflik, memperdalam krisis kemanusiaan, serta membuka ruang bagi politik pecah belah yang merugikan dunia Islam secara keseluruhan.
“Indonesia tidak boleh diam. Sejarah akan mencatat sikap dan keberpihakan kita terhadap perdamaian dan keadilan global,” katanya menegaskan.
