Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengusulkan agar pemerintah pusat dapat mengeluarkan diskresi dengan mengembalikan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) khusus untuk daerah yang terdampak bencana di wilayah utara Sumatra bagian Utara.
Khozin mengatakan usulan tersebut disampaikan demi kepentingan pemulihan setelah banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah daerah di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
“Kami mengusulkan agar pemotongan TKD di daerah-daerah yang terdampak banjir dan longsor di Sumbar, Sumut, dan Aceh serta kabupaten/kota di wilayah tersebut agar dikembalikan ke daerah untuk kepentingan pemulihan pascabencana melalui diskresi pemerintah,” kata Khozin dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 8 Desember 2025.
Dia menjelaskan usulan itu juga didasari pada permintaan yang diajukan Gubernur Sumbar Mahyeldi kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Permintaan resmi Gubernur Sumbar menggambarkan kondisi riil kapasitas fiskal pemda yang terdampak bencana banjir dan longsor,” kata dia.
Khozin mengatakan keberadaan TKD bagi daerah berperan penting untuk mengoptimalkan pelayanan publik. Dana TKD sejatinya berbeda dengan dana rekonstruksi dan rehabilitasi yang memang dialokasikan oleh pemerintah pusat.
“Dana rekonstruksi dan rehabilitasi untuk daerah terdampak dialokasikan sebesar Rp51,81 triliun yang disiapkan oleh pemerintah pusat. Nah, TKD akan lebih fokus pada pelayanan publik di daerah pascabencana,” katanya.
Selain itu, dia menambahkan perlu kebijakan skala prioritas untuk percepatan rekonstruksi, rehabilitasi, dan optimalisasi pelayanan publik di daerah terdampak.
“Situasi darurat ini dibutuhkan kebijakan skala prioritas untuk kepentingan daerah dan masyarakat yang terdampak bencana,” kata Khozin.
