Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut penetapan status bencana nasional untuk banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) masih menunggu kajian menyeluruh dari Presiden Prabowo Subianto.
Puan memastikan pemerintah saat ini masih fokus menangani situasi darurat di lapangan. Dia mengajak masyarakat untuk mempercayai kerja pemerintah.
“Karena memang situasi cuaca ekstrem yang masih terjadi, dan pemerintah masih melakukan semua hal yang bisa dilakukan, untuk bisa menangani situasi yang ada di daerah,” kata Puan di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat, 5 Desember 2025.
Menurutnya, saat ini pemerintah masih memerlukan pertimbangan dalam menetapkan banjir di Utara Sumatera sebagai bencana nasional. Dia menilai, usai semua kajian dilakukan, Prabowo akan bisa memutuskan.
“Jadi setelah ini, tentu saja akan diputuskan setelah presiden mendapatkan pertimbangan yang lebih komprehensif dari lapangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu berharap semua korban dapat tertangani dengan baik. Puan juga meminta pemerintah pusat dan daerah bisa menangani peristiwa tersebut dengan lebih efektif dan tanggap.
“Tapi kami meyakini semuanya sudah bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal yang memang perlu dilakukan. Juga teman-teman di DPR pun juga sudah berusaha untuk membantu, melakukan semua hal yang bisa kami bantu, melaksanakan apa yang bisa kami lakukan,” ujarnya.
Puan mengatakan saat ini fokus utama ialah penanganan bencana banjir. Namun, dia memastikan DPR akan melakukan evaluasi.
“Kemarin Komisi IV sudah memanggil Menteri Kehutanan untuk bisa melakukan evaluasi-evaluasi. Namun hal tersebut akan kami dengar kembali laporannya, dan akan kami tindak lanjuti setelah penanganan bencana ini selesai,” katanya.
