Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong pemerintah menetapkan banjir dan longsor Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatr Barat (Sumbar) menjadi status darurat bencana nasional.
Status darurat bencana nasional harus diterapkan karena dampak dari skala bencana Aceh, Sumut, dan Sumbar sudah jauh melampaui penanganan pemerintah daerah.
“Ya, kemarin sudah ada perbincangan di rapat nasional oleh pemerintah, dan DPR juga mengusulkan ini bencana nasional, tidak lagi bencana kabupaten, tidak bencana provinsi. Cukup luar biasa sebetulnya,” kata Marwan kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2025.
Marwan saat ini tengah berada di Medan, Sumut. Dia mengatakan kondisi air di Medan mulai surut, namun masih banyak titik-titik daerah yang tergenang.
Selain itu, masih banyak pula warga yang belum terevakuasi dengan baik. Oleh karena itu, bencana banjir ini seharusnya sudah dapat ditetapkan sebagai skala nasional.
“Ini saya kira kategori bencananya ya sudah bisa disebut berskala nasional. Kalau sudah berskala nasional, lintas K/L (Kementerian/Lembaga), ayo sama-sama, karena memang tidak tertangani oleh satu pihak saja, Kemensos atau BNPB, karena ada infrastruktur jalan yang harus dibenahi,” ujarnya.
Legislator dari Fraksi PKB ini mengatakan dalam 24 jam atau 48 jam, fokus pemerintah harus sepenuhnya diarahkan pada penanganan darurat. Di antaranya, mulai dari penyelamatan warga yang terjebak, evakuasi warga, hingga distribusi kebutuhan dasar.
“Kalau di daerah Tapanuli, di Aceh, Sumatera, itu memang sudah terlalu berat. Jalan banyak yang putus karena longsor, jalan banyak yang tertutup karena longsoran bukit, gunung, jembatan yang putus karena gelondongan kayu,” ujarnya.
“Saya kira langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah, penanganan kedaruratan dahulu. Penanganan kedaruratan ini pertama, ya menyelamatkan warga yang masih dalam keadaan mengungsi. Mengungsi, ada yang menyelamatkan diri di bukit-bukit, ada yang terjebak di rumah. Ini penting dilakukan,” timpal dia.
Marwan mengakui kemampuan pemerintah menjadi terbatas lantaran peristiwa bencana ini terjadi secara serentak. Namun, dia berharap pemerintah dapat mempercepat pembukaan akses jalan yang tertutup, khususnya di Sibolga.
“Kita berharap, hari ini jalan menuju Sibolga sudah bisa diakses supaya dukungan bisa segera menangani berbagai hal yang dibutuhkan warga,” ujarnya.
Meski begitu, Marwan mengapresiasi langkah pemerintah yang berupaya mengirim bantuan lewat udara. Namun, dia mengatakan pengiriman lewat udara masih belum bisa cukup maksimal.
“Kemampuan angkut helikopter itu tidak besar. Sementara bantuan-bantuan yang kita kirim masih tertahan di titik-titik yang tidak bisa dilewati, umpamanya menuju Sibolga dari via Tarutung sudah tertahan di Tarutung, via Tarutung-via Sipirok juga sudah tertahan karena ada beberapa jalan yang tidak bisa lewat,” kata dia.
