Close Menu
WikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Populer

Li Claudia Chandra: Sang Pemimpin Perempuan Inovatif di KWP Award 2026

16 April 2026

KWP Award 2026, Lia Istifhama Sabet Penghargaan Senator Penguat Kebijakan Publik

16 April 2026

KWP Award 2026 Jadi Pemicu Ibas Perkuat Komitmen Pengembangan Ekonomi Pedesaan

16 April 2026
Facebook X (Twitter) Instagram
Trending
  • Li Claudia Chandra: Sang Pemimpin Perempuan Inovatif di KWP Award 2026
  • KWP Award 2026, Lia Istifhama Sabet Penghargaan Senator Penguat Kebijakan Publik
  • KWP Award 2026 Jadi Pemicu Ibas Perkuat Komitmen Pengembangan Ekonomi Pedesaan
  • Peduli Kesejahteraan Rakyat, Fraksi Demokrat Raih Penghargaan KWP Award 2026
  • Eksistensi Mimika Diakui di Jakarta, Bupati Johannes Rettob Sabet Penghargaan Inovasi Daerah KWP Award 2026
  • Sugiat Santoso Dinobatkan KWP 2026 Sebagai Legislator Peduli HAM
  • Harga BBM Stabil, Wihadi Wiyanto: Ekonomi Kita Tetap Terjaga
  • Ketua Komisi XII DPR: Pembangunan Pabrik Baterai EV Momentum Akselarasi Transisi Energi
Selasa, April 21
WikiParlemenWikiParlemen
  • Home
  • MPR
  • DPR
  • DPD
  • Daerah
  • Nasional
  • Peristiwa
  • Polhukam
Login
WikiParlemen
Beranda » Gerindra DPR Usul RUU Perlindungan Siber

Gerindra DPR Usul RUU Perlindungan Siber

redaksiBy redaksi13 November 2025Updated:10 Desember 2025 DPR Tidak ada komentar2 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengusulkan adanya Undang-Undang (UU) yang melindungi anak di ruang siber di Indonesia. Apalagi, saat ini tidak sedikit anak-anak sebagai pengguna sosial.

“Fraksi Gerindra ingin mengusulkan rancangan UU Perlindungan dan Keamanan Siber,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI Bambang Haryadi kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 13 November 2025.

Menurut Bambang, aturan ini juga sekaligus untuk melindungi anak usia dini dari potensi bahaya konten-konten yang tidak bertanggung jawab.

Dia menyebut banyak anak bermain media sosial tanpa pengawasan orang tua sehingga rentan terpapar konten sesat. Bambang pun mengungkit beberapa negara yang melarang ataupun membatasi anak-anak bermedia sosial.

“Australia melarang penggunaan Instagram dan Facebook untuk anak di bawah 16 tahun. Lalu Prancis yang mengesahkan UU yang mengharuskan platform mendapatkan persetujuan orang tua saat anak-anaknya di bawah 15 tahun membuat akun media sosial,” kata Bambang.

“Inggris juga dengan UU Keamanan Daring. Lalu Filipina yang mempunyai aturan mewajibkan pengguna medsos memakai nomor dan identitas resmi saat membuat akun untuk mencegah akun anonim,” timpal Bambang.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI ini juga mengungkit bahaya informasi palsu yang disebarkan di media sosial oleh akun anonim. Bambang mengungkit keterangan ahli media sosial Ismail Fahmi dalam sidang MKD DPR RI, Senin, 3 November 2025.

Ismail saat itu menjadi ahli terkait video anggota DPR berjoget di sidang tahunan yang dinarasikan karena kenaikan gaji. Saat itu, Ismail menyebut ada context collapse atau video kejadian joget benar namun ditumpuk dengan narasi yang salah, yaitu informasi palsu soal kenaikan gaji dalam sidang tahunan. Pada akhirnya, video tersebut mengarah ke hoaks karena framing.

Selain itu, Bambang menyebut banyaknya akun anonim berpengaruh terhadap penipuan di media sosial. Karenanya, dia menilai perlu ada regulasi khusus yang melindungi ruang siber Indonesia.

“Kita ingin memastikan perlindungan siber bagi masyarakat. Ini sebagai pencegahan. Untuk melindungi anak-anak dan juga mencegah munculnya akun anonim yang tak bertanggung jawab,” ujar Bambang.

DPR
redaksi

Keep Reading

Li Claudia Chandra: Sang Pemimpin Perempuan Inovatif di KWP Award 2026

KWP Award 2026, Lia Istifhama Sabet Penghargaan Senator Penguat Kebijakan Publik

KWP Award 2026 Jadi Pemicu Ibas Perkuat Komitmen Pengembangan Ekonomi Pedesaan

Peduli Kesejahteraan Rakyat, Fraksi Demokrat Raih Penghargaan KWP Award 2026

Eksistensi Mimika Diakui di Jakarta, Bupati Johannes Rettob Sabet Penghargaan Inovasi Daerah KWP Award 2026

Sugiat Santoso Dinobatkan KWP 2026 Sebagai Legislator Peduli HAM

Berita Terkini

Li Claudia Chandra: Sang Pemimpin Perempuan Inovatif di KWP Award 2026

16 April 2026

KWP Award 2026, Lia Istifhama Sabet Penghargaan Senator Penguat Kebijakan Publik

16 April 2026

KWP Award 2026 Jadi Pemicu Ibas Perkuat Komitmen Pengembangan Ekonomi Pedesaan

16 April 2026

Peduli Kesejahteraan Rakyat, Fraksi Demokrat Raih Penghargaan KWP Award 2026

16 April 2026
Kebijakan JP Moso
© WikiParlemen 2024. Web Design by Aconymous
  • Kebijakan Privasi
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

Sign In or Register

Welcome Back!

Login to your account below.

Lost password?