Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Saan Mustopa meminta agar wacana perbaikan pondok pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sioarjo, Jawa Timur (Jatim), menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibahas secara komprehensif.
Menurutnya, rencana penggunaan APBN untuk membangun Ponpes yang ambruk dan memakan korban jiwa itu harus dibicarakan oleh pemerintah bersama DPR RI.
“Karena itu menggunakan dana APBN, tentu itu harus dibicarakan dulu dengan minimal di tingkat kementerian, di tingkat pemerintahan,” kata Saan saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu, 11 Oktober 2025.
Wakil Ketua DPR RI itu juga mengatakan bila pembahasan tersebut penting untuk menghindari polemik di masyarakat. Dia menekankan Komisi V DPR harus menerima penjelasan utuh alasan dari wacana tersebut.
“Yang kedua tentu dengan DPR juga tentu bicara khususnya dengan Komisi V, biar apa yang menjadi keputusan Menteri PU untuk membangun pesantren dengan biaya dari APBN ini tidak menimbulkan masalah, menimbulkan polemik,” kata dia.
Saan mengaku paham maksud pemerintah untuk membantu pesantren bangkit kembali. Namun, dia tak ingin realisasinya justru nantinya menimbulkan masalah baru.
“Makanya menurut saya itu niat yang baik dari kementerian PU, dari Menteri PU ini tentu juga harus dilakukan lebih baik supaya tidak menimbulkan polemik,” katanya.
Di siai lain, Saan mengaku prihatin dengan insiden ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny yang menewaskan puluhan korban jiwa. Menurutnya, penanganan korban harus menjadi prioritas.
“Pertama kita tentu prihatin dengan situasi Ponpes yang ada di Sidoarjo. Dan tentu juga ini harus menjadi keprihatinan bersama, karena ini duka yang mendalam juga buat generasi yang akan datang,” kata Saan.
“Kedua, terkait dengan yang sekarang pastinya kita harus evakuasi dulu, benar-benar dipastikan itu selesai semua, clear semua. Harus benar-benar dipastikan, sudah tidak ada yang tertinggal lagi, yang di bawah reruntuhan dari ambruknya ponpes,” timpalnya.
Meski begitu, Saan menilai bahwa peristiwa itu juga harus menjadi catatan untuk pemerintah hingga pengelola. Termasuk terkait prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Situasi yang terjadi ini juga harus menjadi catatan buat semua,” tegasnya.
