Wakil Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mengingatkan agar Komite Reformasi Polri yang dibentuk pemerintah harus menitikberatkan perlindungan hak asasi manusia (HAM), transparansi, dan akuntabilitas publik, sebagai poin-poin yang dievaluasi.
“Reformasi Polri bukan sekadar restrukturisasi birokrasi, tapi perubahan mendasar pada tata kelola dan budaya organisasi. Ini harus memastikan bahwa hak-hak warga negara, terutama kelompok rentan, terlindungi secara nyata,” kata Andreas di Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) pun menyambut baik keterlibatan sejumlah tokoh independen yang disebut masuk Komite Reformasi Polri seperti Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, dan Jimly Asshiddiqie. Menurutnya, kehadiran mereka menjadi harapan memperkuat kontrol eksternal terhadap Polri.
“Terutama dalam meninjau praktik operasional dan kebijakan internal yang berdampak pada hak-hak warga negara,” kata Legislator dari Dapil NTT I itu.
Namun, dia juga mengingatkan potensi risiko dari dualisme pengawasan, khususnya dengan hadirnya Tim Transformasi Reformasi Polri yang berisikan 52 perwira kepolisian, mulai dari pelindung sampai anggota.
“Kehadiran perwira aktif dalam tim reformasi berpotensi menimbulkan bias dan mengurangi efektivitas reformasi serta perlindungan hak publik,” katanya.
Selain itu, dia menggarisbawahi bahwa reformasi harus menyasar akar persoalan, seperti pembenahan terhadap budaya kekerasan dan dominasi kepolisian dalam proses penyidikan, serta kurangnya mekanisme check and balances yang memadai.
Menurut dia, Polri ke depannya harus menekankan pentingnya profesionalisme agar lembaga itu dapat fokus pada pelayanan publik dan penegakan hukum yang adil.
“Kami mengingatkan pentingnya Polri terlepas dari praktik politik dan militeristik agar dapat benar-benar melayani masyarakat secara profesional,” katanya.
Komite Reformasi Polri, kata dia, harus berfungsi sebagai instrumen independen yang menjaga hak publik, memastikan keadilan, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
“Keberhasilan reformasi akan diukur dari perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat, bukan sekadar laporan formal atau retorika politik semata,” kata dia.
