Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pengawasan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersifat mendesak agar program prioritas Presiden yang bertujuan meningkatkan gizi anak bangsa tidak tercoreng oleh kelalaian teknis.
“Kita tidak ingin program yang baik dan visioner ini rusak hanya karena lemahnya pelaksanaan atau pengawasan di lapangan,” kata Cucun, dalam keterangan persnya, Kamis, 25 September 2025.
Pihaknya juga akan memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dipaparkan Badan Gizi Nasional (BGN) benar-benar diterapkan di seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, setiap dapur SPPG perlu dibekali alat uji pangan serta wajib melakukan tes organoleptik—melihat, mencium, dan mencicipi—baik di dapur maupun di sekolah sebelum makanan diberikan kepada siswa.
DPR juga mendorong agar program MBG diperkuat melalui Peraturan Presiden (Perpres). Dengan demikian, BGN tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi lintas kementerian bersama Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, BPOM, serta lembaga terkait lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Selain itu, Cucun menilai penting dibentuk forum komunikasi rutin antara sekolah, komite sekolah, dan SPPG sebagai wadah pengawasan bersama. Forum tersebut diharapkan dapat memperkuat rasa tanggung jawab kolektif terhadap jalannya program MBG.
