Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyebut seluruh fraksi di Parlemen bersepakat tunjangan perumahan bagi anggota DPR dihapus. Penghapusan tunjangan itu disepakati setelah adanya gelombang protes dari masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
Ini disampaikan Andre menyikapi tuntutan 17+8 yang diajukan ratusan mahasiswa di depan Kompleks DPR/MPR, Jakarta, pada Kamis, 4 September 2025. Dokumen itu diterima Andre bersa Rieke Diah Pitaloka selaku Anggota Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI.
“Hasil keputusan kemarin itu, bahwa seluruh fraksi sepakat tunjangan rumah sudah dihapuskan,” kata Andre dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu, 6 September 2025.
Selain menghapus tunjangan perumahan bagi anggota dewan, Andre menyebut semua fraksi juga setuju melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Parlemen juga menyetujui transformasi agar DPR RI menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat.
“Sementara hal-hal lain ini lagi diputuskan oleh pimpinan DPR RI,” kata dia.
Andre mengatakan DPR bersama pemerintah dan lembaga negara lainnya akan berusaha memenuhi dan menjalankan tuntutan yang disuarakan mahasiswa atau masyarakat secara umum.
Sebelumnya, perwakilan DPR RI menerima secara langsung dokumen tuntutan rakyat 17+8 yang diberikan oleh kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah, sebuah jejaring organisasi masyarakat sipil, komunitas, media baru, dan individu, termasuk pemengaruh.
Tuntutan rakyat 17+8 yang dirangkum dari berbagai sumber di antaranya desakan ratusan organisasi masyarakat sipil, rembukan jutaan warganet atau netizen, pernyataan sikap lembaga studi hukum, hingga petisi daring.
