Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan seluruh pimpinan fraksi partai politik (parpol) di Parlemen sepakat menghentikan tunjangan rumah bagi anggota. Termasuk, melakukan moratorium kunjungan kerja (kunker) bagi Wakil Rakyat dan alat kelengkapan dewan (AKD).
Demikian disampaikan Puan usai mengumpulkan seluruh pimpinan fraksi guna membahas transformasi Parlemen. Transformasi dilakukan guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
“Semua ketua fraksi sepakat menghentikan tunjangan perumahan bagi anggota dan melakukan moratorium kunjungan kerja bagi anggota dan komisi-komisi DPR,” kata Puan dal keterangannya, Jakarta, Kamis, 4 September 2025.
Pertemuan dengan pimpinan fraksi parpol ini dipimpin langsung oleh Puan dengan didampingi Wakil Ketua DPR seperti Dasco, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa.
Lebih lanjut, Puan menyatakan DPR akan terbuka dan melakukan evaluasi. Ketua DPP PDIP itu menyebut aspirasi dari masyarakat akan menjadi pedoman dalam melangkah.
“Prinsipnya kami DPR akan terus berbenah dan memperbaiki diri. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat pasti akan kami jadikan masukan yang membangun,” kata Puan.
Puan menegaskan jika dirinya lah yang akan langsung memimpin reformasi DPR. Puan berharap kinerja lembaga Legislatif bisa sejalan dengan harapan rakyat.
“Saya sendiri yang akan memimpin Reformasi DPR,” tegasnya.
DPR sebelumnya mengundang perwakilan 16 organisasi mahasiswa untuk berdialog mengenai kondisi bangsa saat ini pasca-aksi demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah pada 25-31 Agustus 2025 pada Rabu, 3 September 2025. Para perwakilan mahasiswa itu pun menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR.
Wakil Ketua DPR Dasco yang ikut menemui para mahasiswa menyatakan aspirasi terkait tunjangan hingga keterbukaan DPR akan menjadi pertimbangan ke depan. Dia menyebut DPR akan melakukan reformasi yang dipimpin langsung oleh Puan.
“Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh ketua DPR, Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan,” kata Dasco.
