Fraksi Partai Gerindra menyatakan sikap terbuka terhadap evaluasi tunjangan anggota dewan di tengah meningkatnya sorotan publik. Transparansi dan akuntabilitas harus dijaga agar DPR tidak semakin kehilangan kepercayaan rakyat.
“Kami di Fraksi Gerindra berpandangan bahwa evaluasi tunjangan DPR sah-sah saja dilakukan. Bila memang ada yang perlu disesuaikan, itu bagian dari komitmen kami menjaga kepercayaan publik,” kata Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu, 30 Agustus 2025.
Menurutnya, DPR tidak boleh menutup diri terhadap kritik, termasuk terkait kesejahteraan anggota dewan. “Kami harus siap bila publik menilai perlu ada peninjauan ulang, agar tidak menimbulkan kesenjangan persepsi di masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bambang menyoroti maraknya aksi demonstrasi yang belakangan berujung kericuhan. Dia meminta TNI dan Polri bersinergi penuh dalam mengawal jalannya aksi.
“Kami meminta TNI-Polri benar-benar bersinergi dalam mengawal demonstrasi. Sinergi ini penting agar pengamanan dilakukan dengan pendekatan damai dan persuasif. Jangan sampai ada lagi korban jiwa,” tegasnya.
Menurut Bambang, koordinasi solid antara aparat di lapangan akan mencegah gesekan dan memastikan kehadiran negara justru menghadirkan rasa aman bagi masyarakat.
Bambang juga menegaskan kebebasan berpendapat dijamin undang-undang, namun harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Dia mengingatkan agar massa tidak melakukan aksi anarkis yang justru merugikan masyarakat luas.
“Fraksi Gerindra meminta para pendemo tidak anarkis. Aspirasi perlu disampaikan, tetapi jangan sampai merusak fasilitas umum atau membahayakan nyawa. Tindakan destruktif hanya mencederai perjuangan itu sendiri,” ucapnya.
Fraksi Gerindra turut menyoroti peristiwa tragis di Makassar, di mana massa membakar gedung DPRD hingga menyebabkan tiga orang tewas. Selain itu, korban jiwa juga jatuh dalam aksi lain, termasuk Affan Kurniawan.
