Komisi I DPR RI meminta pemerintah memperhatikan nasib kesejahteraan para pekerja media, jurnalis atau wartawan yang kini banyak dirumahkan hingga dipecat. Sebab, tidak sedikit perusahaan pers tak mampu membayar gaji karyawan, dampak dari leluasanya media sosial (medsos) aktif tanpa aturan.
“Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mesti bekerja sama dengan kementerian, maupun lembaga lainnya melihat masalah ini. Kehadiran platfom medsos tanpa aturan itu secara tidak langsung mematikan industri media, pers,” kata anggota Komisi I DPR RI DPR RI Syamsu Rizal MI saat dikonfirmasi, Rabu, 9 Juli 2025..
Dia menyinggung soal kebebasan penggunaan medsos tanpa saringan dan aturan mengikat yang dimanfaatkan para pelakunya untuk mendapat keuntungan, bahkan mengabaikan prinsip etika informasi, apakah itu benar atau salah.
Selain bekerja sama dengan kementerian serta lembaga, Syamsu Rizal mendorong Komdigi melibatkan kampus atau perguruan tinggi agar bersama-sama menyusun platfom digital sesuai kultur asli Bangsa Indonesia.
“Sebaiknya segera menyusun platform digital yang cocok untuk versi Indonesia. Tujuannya, supaya kita selain perlindungan data pribadi, juga membuat roadmap platform buatan Indonesia, dan 100 persen Indonesia,” katanya.
Dia mengaku miris dan merasa sedih mendapatkan informasi dari hasil reses dengan menyerap aspirasi dari organisasi profesi pers. Menurut informasi yang diterimanya, kendala utama dari persoalan ini adalah pendapatan iklan yang telah diambil alih platfom medsos maupun pelaku medsos yang hanya mementingkan keuntungan pribadi ataupun kelompoknya.
Hal ini membuat pers tidak lagi memiliki peran penting, padahal pers salah satu pilar demokrasi. Dia tidak memungkiri banyak media-media daring yang tumbuh, namun tidak mampu bersaing karena kehadiran berbagai platfom medsos aktif tanpa aturan jelas.
