Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan Komite I DPD RI menyetujui 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Persetujuan itu diputuskan pada pembahasan tingkat pertama.
Payung hukum itu kemudian akan dibawa ke pembahasan tingkat selanjutnya dalam rapat paripurna guna disahkan menjadi undang-undang.
“Telah selesai kita bahas bersama dan dapat disetujui menjadi draf final rancangan undang-undang hasil pembicaraan tingkat pertama di Komisi II DPR RI, yang selanjutnya akan diproses pada pembicaraan tingkat kedua untuk mengambil keputusan dalam rapat paripurna DPR RI yang akan datang. Apakah kita setujui?” kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda dalam memimpin rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 23 Juli 2025.
Sepuluh RUU Kabupaten/Kota tersebut disetujui untuk dibawa ke pembicaraan tingkat kedua setelah delapan fraksi di Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI, hingga pemerintah menyampaikan pandangan akhirnya dan memberikan persetujuan terhadap RUU tersebut.
“Kami dari pimpinan juga sudah menerima seluruh pandangan mini fraksi dari delapan fraksi yang ada di Komisi II DPR RI dan semuanya menyatakan setuju terkait 10 RUU ini, begitu pula sekali lagi pandangan dari Komite I DPD RI,” ujarnya.
Selanjutnya, pimpinan Komisi II DPR RI, pemerintah, Komite I DPD RI, serta perwakilan fraksi-fraksi di Komisi II DPR RI menandatangani RUU yang telah disetujui tersebut.
Ke-10 RUU tentang Kabupaten/Kota yang diusulkan Komisi II DPR itu terdiri atas wilayah di Provinsi Gorontalo, yaitu RUU tentang Kota Gorontalo dan RUU tentang Kabupaten Gorontalo.
