Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengambil peran strategis dalam mengelola rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi sebagaimana menjadi gagasan Presiden Prabowo Subianto.
Maman menekankan BPKH tidak hanya berfungsi sebagai pengelola dana haji, tetapi memiliki kapasitas untuk merealisasikan amanat presiden terkait penyediaan fasilitas terpadu bagi jemaah haji Indonesia.
“Kenapa tidak? BPKH selain melayani pengelolaan keuangan haji, juga bisa langsung mengelola amanat Presiden Prabowo terkait pengembangan Kampung Indonesia untuk jemaah haji,” kata Maman kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 26 Juni 2025.
Legislator dari Fraksi PKB ini mengatakan arah kebijakan Presiden Prabowo menekankan pengelolaan haji yang lebih efisien dan terintegrasi. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah membangun Kampung Haji Indonesia yang mencakup bandara khusus, hotel, serta sistem katering dan pelayanan yang terkoordinasi dalam satu kawasan.
“Misalnya, kita bisa punya bandara sendiri, tidak lagi menyewa seperti di To’ib, dan menggabungkan beberapa hotel menjadi satu kompleks, sehingga layanan katering dan lainnya lebih terkoordinasi,” kata dia.
Maman juga menyoroti kelemahan sistem syarikah atau kemitraan yang selama ini diterapkan dalam pengelolaan layanan haji di Arab Saudi. Menurutnya, banyak mitra lokal (syarikah) tidak memahami ekosistem haji Indonesia sehingga menyebabkan kurangnya kenyamanan serta tidak adanya kesinambungan antara jemaah dan pembimbing.
“Bila syarikat yang ditunjuk tidak memahami ekosistem haji kita, akan terjadi pemisahan yang tidak ideal antara kloter dan fasilitas seperti hotel, sehingga hubungan antara ibu dan anak, pembimbing dan yang dibimbing menjadi tidak optimal,” kata dia.
Maman menekankan pentingnya peningkatan komunikasi dan diplomasi antara Pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi untuk memastikan kepentingan jemaah Indonesia lebih diperhatikan dalam kebijakan haji yang ditetapkan.
