Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mencegah skenario terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri.
Hal itu ia sampaikan merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan tentang potensi gelombang PHK yang besar yang harus dijadikan sebagai peringatan serius.
“Ini kan baru istilahnya prediksi ya, bahwa ke depan akan ada PHK massal yang lebih besar. Karena itu sebelum itu terjadi, tentu DPR harus bisa mengantisipasi bersama pemerintah,” kata Saan, dalam keterangan persnya, Kamis, 26 Juni 2025.
Ia pun menekankan pentingnya keterlibatan Badan Anggaran (Banggar) maupun komisi-komisi terkait di DPR RI untuk menyikapi fenomena ini secara sistematis dan terukur, guna mencarikan solusi.
Menurutnya, antisipasi tidak hanya cukup dengan klaim penciptaan lapangan kerja, tetapi harus didukung dengan data konkret dan respons kebijakan yang adaptif.
“Kita perlu data yang lebih konkret, yang lebih jelas, agar kita bisa memitigasinya dengan baik dan cepat,” tegasnya.
Selain itu, Saan juga mendesak pemerintah untuk menyusun peta jalan mitigasi PHK yang mencakup insentif pajak bagi industri padat karya, stimulus pelatihan ulang tenaga kerja, serta perlindungan sosial yang komprehensif bagi pekerja terdampak.
“Kalau dibiarkan tanpa langkah yang konkret, bukan hanya PHK massal yang terjadi, tapi juga potensi peningkatan kemiskinan dan gejolak sosial. Jadi kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat,” tandasnya.
