Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyebut akurasi data penerima BBM subsidi saat ini belum optimal. Sehingga praktik penyalahgunaan distribusi BBM masih marak terjadi, khususnya di Provinsi Sumatera Utara.
Ia pun menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan bantuan energi hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak, agar tidak ada celah bagi oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
“Makanya kita ingin melakukan digitalisasi sistem elektronik, bagaimana penyaluran BBM itu bisa terpantau dan tepat sasaran makanya pemutahiran data itu cukup penting,” kata Bambang, dalam keterangan persnya, Senin, 23 Juni 2025.
“Tadi kita singgung bahwa perlu ada perbaikan data penerima BBM Bersubsidi atau masyarakat yang berhak,” imbuhnya.
Selain mendorong pemutakhiran data pada sistem satu data nasional, pihaknya juga menekan agar penerima bantuan menjadi lebih selektif.
Oleh sebab itu, Bambang meminta sinergitas antar-lembaga dan seluruh stakeholder yang berkepentingan juga harus diperkuat. Hal ini semata demi mendukung penyaluran BBM bersubidi yang tepat sasaran.
“Ya kita ingin meminta kepada seluruh stakeholder baik Pertamina, Kementerian SDM bisa bersinergi dengan aparat penegak hukum agar BBM Bersubsidi ini tempat sasaran,” jelasnya.
“Kita juga minta kepada BPH Migas selaku badan pengatur hilir agar lebih selektif dalam pendistribusian SPBU-SPBU tidak hanya di Sumut tapi di Nusantara,” kata Bambang menambahkan.
