Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menilai keputusan pemerintah yang menunjuk 45 pensiunan TNI dan Polri sebagai komisaris di berbagai badan usaha milik negara (BUMN) bukanlah bentuk politisasi jabatan. Penunjukan itu diyakini sebuah langkah strategis yang memanfaatkan pengalaman manajerial dan kepemimpinan purnawirawan.
Nurdin Halid mendukung kebijakan yang menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat tata kelola perusahaan negara melalui pendekatan disiplin, integritas, dan loyalitas yang dimiliki oleh purnawirawan.
“Kita jangan terjebak dalam stigma negatif. Banyak di antara purnawirawan ini punya pengalaman lapangan, kemampuan organisasi, dan rekam jejak pengabdian yang kuat,” kata Nurdin Halid dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 21 Juni 2025.
Menurut dia, penempatan mereka sebagai komisaris BUMN bisa membawa semangat kedisiplinan dan loyalitas pada kepentingan bangsa.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu menyampaikan bahwa sinergi antara kalangan sipil dan militer sudah sepatutnya diperkuat dalam ruang-ruang strategis, termasuk BUMN.
Nurdin Halid mengatakan penunjukan itu tidak perlu dipermasalahkan selama dilakukan secara profesional dan mempertimbangkan kompetensi. Dia menegaskan bahwa pensiunan TNI dan Polri bukan sekadar aparat keamanan, melainkan juga kader bangsa yang telah terbukti loyal pada negara.
“Mereka punya jaringan luas, pemahaman terhadap stabilitas nasional, dan daya tahan terhadap tekanan. Ini penting dalam menghadapi tantangan korporasi BUMN yang makin kompleks,” ujarnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, BUMN menghadapi tekanan yang tinggi, baik dari sisi efisiensi operasional maupun tuntutan untuk menjalankan proyek-proyek strategis nasional.
