Ketua DPR RI Puan Maharani, meminta adanya evaluasi secara mendalam pasca pelaksanaan haji tahun ini. Menurutnya, penerapan sistem baru multi syarikah oleh Arab Saudi, harus jadi momentum perbaikan layanan haji.
Pihaknya juga akan meminta laporan lengkap dari Kementerian Agama dan mitra terkait, termasuk dari unsur Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan petugas lapangan, sebagai dasar dalam menyusun kebijakan haji ke depan.
“Berbagai evaluasi juga telah diberikan Timwas Haji DPR sebagai antisipasi hambatan selama proses pelaksanaan ibadah haji,” kata Puan, dalam keterangan persnya, dikutip Kamis, 5 Juni 2025.
“DPR berkomitmen memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan sebaik-baiknya,” lanjutnya.
Sementara terkait ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran visanya tidak terbit, Puan menyatakan DPR akan ikut mengawal persoalan tersebut. Pasalnya, hal itu merupakan hak prerogatif dari kerajaan Arab Saudi.
Meski demikian, Pihaknya menyatakan DPR RI akan berkomitmen untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji semakin berkualitas, akuntabel, dan berpihak pada jemaah.
“Kami akan meminta Komisi terkait yakni Komisi VIII DPR untuk mengawal persoalan ini. Kami akan memastikan semua pihak mendapat perlindungan, baik dari jemaah dan pengusaha travel yang dirugikan,” jelasnya.
