Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal (Kang Cucun) mengatakan perusahaan pelayanan jemaah haji atau Syarikah Haji yang bermasalah harus dievaluasi. Perusahaan yang bersoal bahkan tak layak dipertahankan.
Kang Cucun menilai sistem multisyarikah dalam penyelenggaraan haji tahun ini akan menjadi sorotan utama dalam evaluasi DPR RI.
“Pelayanan yang tidak optimal dari sejumlah syarikah menjadi alasan kuat perlunya peninjauan ulang terhadap sistem yang kini digunakan,” kata Kang Cucun dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, 30 Mei 2025.
“Kalau syarikahnya tidak bagus dalam melayani, kenapa harus dipakai lagi? Evaluasi ini harus dilakukan serius,” katanya.
Menurut dia, temuan-temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi mendalam oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI. Evaluasi tersebut tidak hanya mencakup akomodasi, tetapi juga seluruh tahapan penyelenggaraan haji, mulai dari keberangkatan hingga pemulangan jemaah.
“Semua aspek akan dievaluasi. Nanti Panja akan menyusun laporan lengkap yang menjadi dokumen resmi negara tentang pelaksanaan haji tahun ini,” katanya.
Terkait dengan sistem multisyarikah, Legislator dari Fraksi PKB itu menyatakan membuka kemungkinan ada perampingan jumlah penyedia layanan asal Arab Saudi jika terbukti tidak efektif.
Saat ini, jemaah haji Indonesia dilayani oleh delapan syarikah. Dia menilai jumlah itu terlalu banyak dan koordinasinya sulit dikendalikan.
“Kalau cukup dengan empat, kenapa harus delapan? Yang penting syarikah itu bisa bekerja sama satu sama lain, terutama dalam menangani perbedaan layanan akomodasi dan transportasi,” kata dia.
Dia menekankan bahwa koordinasi antarsyarikah menjadi kunci utama dalam menjamin kenyamanan jemaah. Jika tidak ada perbaikan, DPR akan mendorong Pemerintah untuk tidak lagi menggunakan syarikah yang dianggap gagal dalam memberikan layanan optimal.
“Ini tentang kepentingan jemaah. Kita harus berpihak pada kualitas layanan. Kalau tidak layak, lebih baik diganti,” katanya.
Adapun sistem tersebut merupakan transformasi besar yang diadopsi Indonesia menyusul kebijakan pemerintah Arab Saudi sejak 2022, menggantikan sistem berbasis muasasah atau wilayah geografis menjadi berbasis perusahaan penyedia layanan profesional (syarikah).
Delapan syarikah yang melayani jemaah haji Indonesia tahun ini, yakni Al-Bait Guests, Rakeen Mashariq, Sana Mashariq, Rehlat & Manafea, Al Rifadah, Rawaf Mina, MCDC, dan Rifad.
