Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal, meminta Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama untuk kerja ekstra untuk melayani jemaah haji Indonesia.
Pasalnya, masih banyak keluhan dari para jemaah yang terpisah, khususnya yang suami-istri dalam satu kloter, namun terpisah di penginapan yang berbeda.
“Jadi dari awal kita sudah peringatkan sampai sekarang, terus saya minta kepada Direktorat Jenderal yang mengurusi haji ini harus betul-betul bekerja ekstra dan pastikan tidak ada lagi cerita Jemaah yang satu kloter bisa terbagi jadi 5 rumah, 6 rumah,” kata Cucun, dikutip Rabu, 28 Mei 2025.
“Dan ini memang sudah nggak bisa dihindari karena yang kontrak (dengan syarikah) kan mereka (Kemenag),” imbuhnya.
Oleh karena itu, Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI yang sudah mulai berangkat ke Arab Saudi, akan segera melakukan evaluasi penyelenggaraan haji secara langsung, termasuk dalam rangka menghadapi puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Kami DPR akan memastikan bahwa mereka (Kemenag) sudah sanggup siap menata ini dan tidak ada permasalahan,” tegasnya.
Lebih lanjut, kata Cucun, apabila persoalan tersebut tidak diselesaikan segera oleh Pemerintah, maka akan terjadi kericuhan saat pelaksanaan puncak haji. Sehingga Timwas haji akan mengecek semua penginapan untuk mengetahui sejauh apa para jemaah terpisah.
“Apakah bisa ditangani ketika nanti puncak haji nggak? Kalau nggak bisa ditangani, harus bisa (diselesaikan). Masih ada waktu seminggu lah untuk menata ini semua,” tuturnya.
Diketahui, Kemenag mencatat sebanyak 177.233 jemaah calon haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Jumlah itu mencakup 87,17 persen dari total rencana kedatangan jemaah haji reguler sebesar 203.320.
