Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, mendesak Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, untuk mengatasi berbagai persoalan teknis yang muncul dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, dengan mengambil langkah strategis.
Menurutnya, berbagai persoalan seperti penerbangan jemaah serta pemisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama di Tanah Suci, tidak boleh dianggap sepele lantaran berdampak langsung pada kenyamanan dan kekhusyukan ibadah jemaah.
“Permasalahan ini muncul karena adanya kebijakan baru dari Pemerintah Arab Saudi, seperti kewajiban mendaftar di aplikasi Nusuk bagi jemaah yang ingin masuk ke Masjidil Haram, serta pemisahan hotel antara suami-istri,” ujar Aprozi, dalam keterangan persnya, Kamis, 22 Mei 2025.
Terlebih, perubahan besar sistem syarikah atas kebijakan pemisah tempat tinggal tersebut tidak disertai dengan sosialisasi yang memadai kepada pemerintah Indonesia. Sehingga keterlambatan penyampaian aturan baru dari pihak Arab Saudi itu menyulitkan penyelenggara haji Indonesia.
Sementara itu, terkait keterlambatan penerbangan, Aprozi menyatakan bahwa maskapai belum sepenuhnya menjalankan komitmennya. Ia menyayangkan minimnya pesawat cadangan di embarkasi Indonesia yang seharusnya siap mengantisipasi kendala teknis.
“Kami sudah menegur. Harusnya ada pesawat cadangan yang standby. Tapi ketika terjadi keterlambatan, ternyata tidak ada back-up yang memadai,” jelasnya.
