Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menekankan seluruh anggota dewan harus memiliki pikiran yang objektif dalam menentukan sistem pemilu ke depannya.
Menurutnya, evaluasi menyeluruh pada sistem pemilu Indonesia harus dilakukan dengan matang. Khususnya, untuk dalam menetapkan proporsional terbuka atau tertutup, dan kaitannya dengan politik uang.
“Jangan sampai obat lebih berbahaya dari penyakitnya. Kita perlu berpikir matang dan objektif,” kata Sarmuji dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 14 Mei 2025.
Dia memandang penerapan sistem proporsional terbuka saat ini merupakan bentuk respons terhadap permasalahan dari sistem pemilu sebelumnya yang bersifat tertutup.
Akan tetapi, Sarmuji mengingatkan bahwa sistem terbuka kerap menuai kritik karena dinilai mendorong tingginya biaya politik maupun maraknya praktik politik uang.
“Pertanyaannya, apakah benar sistem terbuka otomatis memicu politik uang ? Dan apakah sistem tertutup menjamin hilangnya praktik itu atau malah hanya memindahkan lokus dari masyarakat ke elite partai, atau biaya-biaya lain seperti iklan politik?” katanya.
Oleh sebab itu, Sarmuji menegaskan kajian yang mendalam diperlukan sebelum mengambil keputusan terkait berubah atau tidaknya sistem pemilu untuk masa mendatang.
Di sisi lain, peneliti Pusat Penelitian Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch. Nurhasim memandang sistem pemilu campuran memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia.
Dia berpendapat sistem pemilu campuran dapat memberikan suara yang lebih besar bagi partai-partai politik, dan sekaligus memberikan representasi yang lebih baik bagi individu-individu yang kuat di daerah pemilihan.
