Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Muhammad Sarmuji mendukung langkah Pemerintah melalui Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mendorong para investor berinvestasi di Indonesia langsung lewat negara tanpa ada perantara.
Kebijakan ini menegaskan Indonesia sebagi bangsa yang berdaulat yang memiliki kesetaraan dengan bangsa lain. Investasi secara langsung membuat negara dengan mudah mempromosikan keuangan investasi di Indonesia secara langsung.
“Memang sebaiknya direct ya, langsung ke negara kita supaya kita tahu betul mana negara yang punya potensi untuk menginvestasikan sehingga kita bisa mempromosikan keuangan investasi ke negara tersebut secara langsung,” kata Sarmuji kepada wartawan, Jakarta, Sabtu, 27 Mei 2023.
“Kalau sekarang kan meraba-raba ini bener nggak nih investasi itu dari negara tersebut, misalnya Singapura kan selama ini ada dugaan negara Singapura itu proxy terhadap negara Indonesia sendiri, terhadap investor Indonesia sendiri,” timpal dia.
Menurut Sarmuji, kemungkinan pengurangan insentif bagi investor yang akan berinvestasi di Indonesia lewat perantara perlu dijelaskan secara detail. Khususnya, soal keuntungan yang didapat negara dari investasi secara langsung ke negara dan investasi lewat perantara agar para investor mengetahuinya.
“Pertama kita mesti tahu apa maksud pemerintah melakukan itu, pemerintah harus menjelaskan keuntungannya didapat dari negara apa dengan kebijakan itu. Karena bedanya apa gitu melewati perantara dan tidak melewati perantara itu bedanya apa,” ucapnya.
Untuk itu, politikus Partai Golkar ini menyarankan baiknya investasi di Indonesia harus secara langsung ke negara tanpa perantara seperti disampaikan pemerintah lewat Menteri Investasi.
“Memang sebaiknya langsung dari negara tersebut, tetapi sekali lagi yang perlu dijelaskan oleh pemerintah apa manfaat dari kebijakan tersebut apa bedanya melalui perantara dan bukan melalui perantara itu saja,” ujarnya.
Sarmuji mengatakan investasi lewat perantara membuat pemerintah tidak bisa mengetahui negara asal investor. Sebab, sudah melewati tangan kedua sebagaimana disampaikan Menteri Investasi bahwa selama ini ada beberapa negara yang berinvestasi melalui negara perantara seperti Tionkok yang banyak mengalirkan uang ke Singapura untuk diinvestasikan di Indonesia.
“Kalau tidak langsung kita kesulitan membaca sebenarnya ini negara mana yang punya potensi untuk berinvestasi di Indonesia, karena kesulitan itu kita nggak bisa membidik negara itu dengan tepat, itu saja,” kata dia.
Sarmuji juga menyarankan pemerintah mempertimbangkan tawaran investasi dari perantara. Namun, perlu ada langkah lebih lanjut dari pemerintah dengan mengetahui investor pertama agar pemerintah langsung memberikan penasaran investasi secara langsung ke investor pertama tersebut.
“Kadang-kadang begini juga, jangan-jangan perantara itu menawarkan sesuatu ke negara tersebut, yang harus kita dapatkan kira-kira tawaran menarik apa sehingga investor itu tertarik untuk menginvestasikan ke Indonesia melalui perantara? Kalau kita sudah ketemu itu, bisa langsung kita tawarkan kenapa lewat perantara, langsung juga punya manfaat begitu ke investornya,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengancam akan mengurangi insentif untuk para investor yang menanamkan investasi ke Indonesia melalui negara perantara.
Bahlil mengungkapkan selama ini ada beberapa negara yang berinvestasi melalui negara perantara seperti Tiongkok yang banyak mengalirkan uang ke Singapura untuk diinvestasikan di Indonesia.
“Saya tahu ini sebagian uang China masuk lewat Singapura dulu baru ke Indonesia. Nanti ke depan kalau tidak ada yang masuk langsung insentifnya tidak akan kita berikan secara maksimal,” kata Bahlil.
Nilai realisasi investasi Indonesia pada 2022 mencapai Rp1.207 triliun. Investasi terbesar berasal dari Singapura, baru kemudian Tiongkok. Melihat data ini, Bahlil meyakini dana investasi yang berasal dari Singapura tersebut sebagian besarnya berasal dari investor Tiongkok.
Bahlil memaparkan neraca perdagangan antara Tiongkok dengan Indonesia pada 2016-2018 defisit hingga USD17-18 miliar. Melalui kebijakan hilirisasi, neraca perdagangan antara Tiongkok dan Indonesia membaik dan hanya menyisakan defisit USD1,8 miliar pada 2022.
Bahlil menginginkan hubungan ratusan tahun yang sudah telah terjalin antara Tiongkok dan Indonesia bisa lebih ditingkatkan dalam bentuk kolaborasi untuk meningkatkan investasi.
“Indonesia sudah menjadi negara yang berdaulat dan tidak boleh ada yang mengklaim bahwa kita di bawah dari negara lain. Indonesia sekarang menterinya sudah pintar,” tegas Bahlil.
