Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi kenaikan harga pangan di dalam negeri. Hal ini mengingat laporan dari Food and Agriculture Organization (FAO) atau Organisasi Pangan dan Pertanian tentang harga pangan global yang mengalami kenaikan pada bulan April untuk pertama kalinya dalam setahun.
FAO melacak perubahan harga internasional komoditas pangan naik 0,6% menjadi rata-rata 127,2 poin pada April 2023. Pada level tersebut, indeks berada 19,7% di bawah level pada April 2022, namun masih lebih tinggi 5,2% dibandingkan pada April 2021.
“Saya mendorong Pemerintah melakukan antisipasi kenaikan harga pangan di dalam negeri. Ini perlu dilakukan agar jangan sampai timbul keresahan di masyarakat apabila terjadi kenaikan harga namun tidak disiapkan langkah-langkah strategis,” kata Puan, Jumat (12/5/2023).
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini menilai, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional harus memperkuat cadangan pangan dengan menggunakan strategi tepat waktu dan tepat jumlah. Puan juga mengingatkan Pemerintah agar tetap mengutamakan produksi dalam negeri.
“Dahulukan produksi dalam negeri. Jangan sampai kejadian impor bahan pangan yang berlebihan dan menyebabkan petani-petani dalam negeri kesulitan dalam menjual hasil pertanian mereka,” tuturnya.
Puan berharap, langkah-langkah strategis yang disiapkan dapat meminimalisir dampak kenaikan harga pangan. Kebijakan yang tepat juga diharapkan dapat membuat harga pangan di dalam negeri tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat, meskipun terjadi kenaikan harga pangan global.
“Pengendalian harga pangan yang efektif juga akan membuat petani merasa lebih terjamin dan termotivasi untuk meningkatkan produksi mereka,” sebut Puan.
Ditambahkannya, Kementerian Pertanian juga harus memberi perhatian khusus bagi petani-petani untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Puan mendorong Pemerintah untuk memperbanyak bantuan stimulasi bagi para petani.
“Penguatan produksi pangan dalam negeri dengan cara memberikan bantuan kepada petani dalam bentuk bibit unggul, pupuk, dan alat pertanian,” ungkapnya.
Bantuan dari Pemerintah disebut dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian di Indonesia. Selain itu Pemerintah juga diingatkan untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian harga pangan untuk melindungi kepentingan petani.
Puan bersama anggota-anggota DPR RI lainnya pun selama ini terus melakukan pengawasan langsung dengan mendatangi para petani. Selain untuk mengetahui kondisi yang dihadapi petani, kehadiran DPR juga sekaligus untuk menyalurkan bantuan.
“Dalam setiap kunjungan kerja ke daerah, saya selalu menyempatkan datang dan bertemu kelompok petani di wilayah tersebut. Kehadiran DPR penting untuk menyerap aspirasi petani sehingga kami bisa turut membantu mencarikan solusi dari persoalan yang mereka hadapi,” jelas Puan.
“DPR akan terus memonitor situasi harga pangan dan melakukan tindakan antisipatif dengan mengirimkan rekomendasi ke Pemerintah jika diperlukan untuk menjaga ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh masyarakat,” tambah mantan Menko PMK tersebut.
Lebih jauh, Puan mendorong Pemerintah untuk meningkatkan kolaborasi dengan negara-negara lain sebagai langkah antisipasi kenaikan harga pangan global. Apalagi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 yang baru saja digelar di Labuan Bajo kemarin, persoalan pangan juga menjadi salah satu isu yang dibahas.
Hal tersebut juga sesuai dengan tema KTT ASEAN ke-42 yakni, ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.
“Penting untuk mencapai pertumbuhan sosial ekonomi yang inklusif, agar kita bisa menjadikan ASEAN sebagai Epicentrum of Growth sehingga tidak ada satu orang pun masyarakat dunia yang tertinggal,” ucap Puan.
Dari sisi parlemen, ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) atau forum parlemen Asia Tenggara yang tahun ini berada di bawah keketuaan Indonesia juga sudah memberikan rekomendasi terkait persoalan pangan.
Rekomendasi melalui AIPA Message itu disampaikan oleh Puan dalam salah satu sesi pleno di KTT ASEAN, yakni pada agenda Interface ASEAN-AIPA yang dihadiri semua pimpinan pemerintahan dan parlemen negara Asia Tenggara, Rabu (9/10) kemarin. Salah satu poin AIPA Message yang disampaikan Puan adalah agar negara-negara Asia Tenggara meningkatkan kemampuan tanggap ketahanan ASEAN.
“Termasuk berfokus pada ketahanan energi dan pangan dalam konteks kawasan dan komunitas global yang dinamis,” demikian salah satu AIPA Message yang dibacakan Puan di hadapan pimpinan 11 negara Asia Tenggara.
Dalam sambutannya di Interface ASEAN-AIPA, Puan juga menekankan pentingnya kerja sama negara-negara ASEAN demi menuju kawasan yang damai dan stabil sambil mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini penting untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, apalagi dunia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan global.
Ancaman-ancaman tersebut mulai dari cuaca yang tidak dapat diprediksi karena perubahan iklim, krisis energi dan pangan yang disebabkan oleh perang, serta meningkatnya ketegangan geopolitik yang dipicu oleh konflik kepentingan.
“Semuanya akan berdampak pada ekonomi dan masyarakat kita. Maka kita harus mengintensifkan regionalisasi untuk mengatasi segala kemungkinan ancaman, baik perlambatan ekonomi, mengatasi gangguan rantai pasokan, memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan,” papar Puan.
“Serta mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, termasuk kompleksitas masalah perubahan iklim, untuk kepentingan masyarakat ASEAN,” tutup cucu Bung Karno tersebut.
