Pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi VI DPR RI hari ini menerima audiensi dari serikat buruh PT Pos Indonesia. Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Dasco.
Dalam pertemua tersebut, Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah segera mencairkan tagihan PT Pos Indonesia kepada Kementerian Sosial (Kemensos) senilai Rp158 miliar untuk pemyehatan kondisi keuangan dan memastikan gaji puluhan ribu karyawan tetap terpenuhi.
Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, kepastian pembayaran sejumlah tagihan perusahaan diperlukan agar operasional dan kesejahteraan pekerja tidak terganggu.
Pihaknya mengatakan, surat permintaan pembayaran tagihan tersebut telah diajukan sejak 12 Agustus 2026, dan DPR mendorong agar pencairan dilakukan secepatnya.
“Secepatnya. Minggu ini, secepatnya,” kata Anggia, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 26 Agustus 2026.
Menurutnya, Dasco juga telah menghubungi Kementerian Keuangan untuk mendorong penyelesaian pembayaran tersebut.
“Tadi Pak Dasco langsung telepon Kemenkeu juga karena sebenarnya surat permintaannya itu sudah tanggal 12 Agustus yang lalu,” tuturnya.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut gaji, menyangkut keluarga mereka. Dan itu tagihan, itu utang. Bukan talangan, jadi itu utang,” kata Anggia menambahkan.
